Kasus Korupsi Di Era 8 Presiden Indonesia

Kasus Korupsi Di Era 8 Presiden Indonesia

No.	Presiden	Periode	Kasus korupsi besar	Kerugian negara yang tercantum	Menteri yang tersangkut perkara korupsi	Institusi utama
1	Soekarno	1945–1967	Berbagai perkara korupsi era awal RI	Data komparatif tidak tersedia	Belum tersedia daftar yang dapat dibandingkan secara konsisten	Aparat penegak hukum saat itu
2	Soeharto	1967–1998	Pertamina dan berbagai perkara ekonomi/keuangan Orde Baru	Tidak tersedia angka tunggal yang dapat disetarakan	Beberapa pejabat/menteri dan pejabat tinggi diperiksa dalam berbagai perkara, tetapi data historis tidak seragam dengan era KPK	Pemerintah, aparat hukum, BPK
3	B.J. Habibie	1998–1999	Bank Bali	±Rp546 miliar	Perkara lebih banyak melibatkan pejabat politik dan birokrasi, bukan daftar menteri terpidana yang setara dengan era KPK	Kejaksaan, Kepolisian
4	Abdurrahman Wahid	1999–2001	Buloggate & Bruneigate	±Rp35 miliar + ±US$2 juta	Akbar Tandjung terkait Bulog—namun status dan pertanggungjawaban pidananya perlu dibedakan dari menteri yang menjadi terpidana	DPR, Kejaksaan, Kepolisian
5	Megawati Soekarnoputri	2001–2004	BLBI, Bank Bali, SKL BDNI	SKL BDNI ±Rp4,58 triliun	Tidak banyak menteri aktif yang kemudian terpidana dalam perkara korupsi pada periode tersebut; sejumlah perkara BLBI berlanjut lintas pemerintahan	BPK, Kejaksaan, KPK
6	Susilo Bambang Yudhoyono	2004–2014	Century, e-KTP, Hambalang	±Rp10,0064 triliun dari tiga kasus yang dicantumkan	Andi Mallarangeng – Hambalang; Suryadharma Ali – penyelenggaraan haji; Jero Wacik – pemerasan; Amran/pejabat lain dalam perkara berbeda	KPK, BPK, Kejaksaan
7	Joko Widodo	2014–2024	Jiwasraya, Asabri, BTS 4G, dll.	±Rp47,612 triliun dari tiga kasus yang dicantumkan	Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Johnny G. Plate, Syahrul Yasin Limpo, Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas	KPK, Kejaksaan Agung, BPK
8	Prabowo Subianto	2024–sekarang	Timah, Pertamina, SDA, dll.	±Rp585,020 triliun dari dua angka perkara yang dicantumkan	Belum dapat disamakan dengan era Jokowi; terdapat pejabat kabinet/wakil menteri yang terseret perkara, sehingga status harus dipisahkan dari menteri	Kejaksaan Agung, KPK, BPK

Catatan penting: angka-angka tersebut tidak sepenuhnya apple-to-apple. Ada yang merupakan kerugian keuangan negara, ada yang mencakup kerugian perekonomian negara, dan ada pula angka yang berasal dari keseluruhan skandal yang berlangsung lintas pemerintahan. Misalnya, Kejaksaan Agung pada 2026 menyebut perkara tata niaga timah 2015–2022 mencapai Rp300,003 triliun dan perkara tata kelola minyak mentah/produk kilang Pertamina 2018–2023 mencapai Rp285,017 triliun.
Untuk era SBY, kasus e-KTP memiliki estimasi kerugian negara Rp2,3 triliun, sedangkan Hambalang sekitar Rp706 miliar; BLBI juga memiliki akar kebijakan yang melintasi beberapa pemerintahan sehingga tidak tepat seluruh bebannya dibebankan kepada satu presiden. Untuk era Jokowi, KPK/Kejaksaan mengungkap perkara Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Asabri Rp22,78 triliun, dan BTS 4G sekitar Rp8,032 triliun.

Rincian menteri yang paling jelas pada era SBY dan Jokowi

Era	Menteri	Jabatan	Perkara	Status/hasil
SBY	Andi Mallarangeng	Menpora	Hambalang	Terpidana, divonis 4 tahun
SBY	Suryadharma Ali	Menteri Agama	Korupsi penyelenggaraan haji	Terpidana, divonis 10 tahun pada tingkat banding
SBY	Jero Wacik	Menteri ESDM	Pemerasan/gratifikasi terkait jabatan	Terpidana
Jokowi	Idrus Marham	Mensos	PLTU Riau-1	Terpidana
Jokowi	Imam Nahrawi	Menpora	Suap dana hibah KONI	Terpidana
Jokowi	Edhy Prabowo	Menteri KKP	Suap ekspor benih lobster	Terpidana
Jokowi	Juliari Batubara	Mensos	Suap bansos COVID-19	Terpidana
Jokowi	Johnny G. Plate	Menkominfo	BTS 4G BAKTI	Terpidana
Jokowi	Syahrul Yasin Limpo	Mentan	Pemerasan/gratifikasi di Kementan	Terpidana
Jokowi	Nadiem Makarim	Mendikbudristek	Pengadaan Chromebook	Tersangka; proses hukum berjalan
Jokowi	Yaqut Cholil Qoumas	Menteri Agama	Penentuan/penyelenggaraan kuota haji	Tersangka; KPK belum menetapkan kerugian final

Daftar era Jokowi telah berkembang menjadi setidaknya sembilan mantan menteri yang terseret perkara menurut pemberitaan Januari 2026, setelah Yaqut ditetapkan sebagai tersangka; daftar tersebut mencakup Idrus, Imam, Edhy, Juliari, Johnny, Syahrul, Nadiem, dan Yaqut, dengan satu nama lain yang bergantung pada definisi “terseret perkara” yang digunakan sumber.

Untuk era SBY, KPK antara lain menetapkan Andi Mallarangeng, Suryadharma Ali, dan Jero Wacik dalam perkara berbeda.

Catatan metodologis: jangan menjumlahkan “kerugian kasus” dengan “uang yang diterima menteri”. Misalnya, kerugian BTS sekitar Rp8 triliun adalah kerugian perkara proyek, sedangkan uang yang diterima individu dapat jauh lebih kecil. Demikian pula status tersangka seperti Nadiem atau Yaqut tidak boleh ditulis sebagai “terbukti korupsi” sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

INDONESIANA PEDIA