8 PRESIDEN INDONESIA DALAM CATATAN PENEGAKAN HUKUM

8 PRESIDEN INDONESIA DALAM CATATAN PENEGAKAN HUKUM

No.	Presiden	Periode	Catatan utama terkait hukum & pemerintahan	Korupsi/KKN	Rule of Law & HAM	Catatan ilmiah
1	Soekarno	1945–1967	Konsentrasi kekuasaan pada era Demokrasi Terpimpin; mekanisme checks and balances melemah	Ada persoalan korupsi birokrasi dan kegagalan reformasi antikorupsi	Catatan berat pada konsentrasi kekuasaan dan pembatasan institusional	Literatur UI menunjukkan reformasi antikorupsi era Demokrasi Terpimpin mengalami kemunduran; Dekret 1959 membawa sistem politik ke Demokrasi Terpimpin. (Scholar Hub)
2	Soeharto	1967–1998	Kekuasaan eksekutif sangat dominan; KKN, patronase, bisnis keluarga dan lemahnya independensi hukum	Sangat serius	Sangat serius	ICJ menyimpulkan kekuasaan kepresidenan sangat dominan dan norma hukum tidak efektif membatasi kekuasaan presiden; kajian akademik juga mendokumentasikan korupsi dan lemahnya reformasi antikorupsi Orde Baru. (International Commission of Jurists)
3	B.J. Habibie	1998–1999	Transisi dari rezim otoriter menuju reformasi; persoalan HAM dan pertanggungjawaban aparat masa lalu	Ada persoalan warisan KKN Orde Baru	Campuran: reformasi hukum maju, tetapi pelanggaran HAM berat masih terjadi	Habibie membebaskan tahanan politik, membuka ruang pers dan partai serta mendorong reformasi hukum, tetapi pemerintahannya tetap menghadapi kekerasan dan pelanggaran HAM serius di Timor Timur. (Human Rights Watch)
4	Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	1999–2001	Konflik eksekutif–DPR dan kasus Buloggate/Bruneigate menjadi krisis ketatanegaraan	Kontroversial, tetapi harus dibedakan dari putusan pidana	Konflik konstitusional sangat besar	DPR memproses memorandum terhadap Gus Dur terkait Buloggate dan Bruneigate; proses tersebut berujung pada krisis politik dan pemakzulan. (MPR)
5	Megawati Soekarnoputri	2001–2004	Korupsi dan reformasi institusi hukum masih menjadi persoalan besar pada masa transisi Reformasi	Masih tinggi secara sistemik	Penegakan HAM dan reformasi hukum belum tuntas	Literatur mengenai era pasca-Soeharto mencatat presiden-presiden Reformasi menghadapi kesulitan memberantas korupsi endemik dan membangun reformasi institusional. (OUP Academic)
6	Susilo Bambang Yudhoyono	2004–2014	Pemerintahan demokratis dengan penguatan KPK, tetapi korupsi politik tetap luas	Masalah serius di lingkungan elite politik	Ada kemajuan institusional, tetapi tidak menyelesaikan seluruh persoalan	Kajian mengenai korupsi pasca-Soeharto menunjukkan presiden-presiden demokratis tetap menghadapi korupsi endemik dan kolusi elite politik-bisnis-birokrasi. (OUP Academic)
7	Joko Widodo	2014–2024	Kritik utama berkaitan dengan pelemahan pengawasan, KPK, konsolidasi kekuasaan, dan kemunduran demokrasi	Kontroversial; banyak kasus korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan/partai	Kemunduran rule of law menjadi isu akademik penting	Studi akademik 2025 menyimpulkan terdapat kemunduran demokrasi dan konsolidasi kekuasaan selama dua periode Jokowi; laporan AS juga mencatat kekhawatiran mengenai korupsi dan transparansi serta pelemahan KPK pada 2019. (DOI)
8	Prabowo Subianto	2024–sekarang	Masa pemerintahan masih berjalan sehingga evaluasi historis belum final	Belum layak diberi kesimpulan historis	Perlu dievaluasi berdasarkan kinerja aktual dan putusan hukum	Pemerintah menyatakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas; karena masa pemerintahan masih berlangsung, penilaian final harus ditunda. (Setneg)

Jika dibuat sebagai penilaian ilmiah

Saya menyarankan jangan memberi skor “baik–buruk” kepada seluruh presiden, karena itu akan mencampurkan periode yang berbeda secara tidak proporsional. Lebih valid menggunakan lima dimensi:

Dimensi	Bobot	Yang diukur
Independensi hukum	25%	Independensi pengadilan dan aparat dari kekuasaan
Pemberantasan korupsi	25%	Pencegahan, penindakan, dan penguatan institusi antikorupsi
KKN & konflik kepentingan	20%	Nepotisme, patronase, bisnis keluarga, dan penyalahgunaan jabatan
HAM & due process	20%	Perlindungan warga, kebebasan sipil, dan pertanggungjawaban aparat
Checks & balances	10%	Efektivitas DPR, pengadilan, media, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas

Hal yang paling jelas dari sejarah Indonesia adalah perbedaan antara era sebelum dan sesudah Reformasi. Kajian International Commission of Jurists menemukan bahwa pada masa Soekarno dan terutama Soeharto, kekuasaan presiden sangat dominan sehingga hukum dan konstitusi tidak efektif membatasi kekuasaan. (International Commission of Jurists)

Sebaliknya, setelah 1998 terjadi perubahan institusional besar: pembatasan masa jabatan presiden, penguatan parlemen, pemilu kompetitif, dan pembentukan berbagai mekanisme pengawasan. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa korupsi dan kolusi elite tidak otomatis hilang setelah demokratisasi. (OUP Academic)
Dugaan Korupsi, KKN, dan Konflik Kepentingan: Soeharto vs Jokowi

Aspek	Soeharto	Jokowi
Masa kekuasaan	1967–1998	2014–2024
KKN	Sangat kuat dan menjadi ciri utama Orde Baru	Kritik lebih banyak terkait patronase, politik keluarga, oligarki, dan konflik kepentingan
Korupsi pribadi	Ada perkara hukum dan tuntutan terkait kekayaan serta yayasan	OCCRP menyatakan tidak menemukan bukti korupsi untuk keuntungan finansial pribadi
Keluarga	Anak-anak dan keluarga memperoleh posisi ekonomi strategis dan akses bisnis	Kritik terutama terkait politik dinasti, khususnya pencalonan Gibran
Kroni/pengusaha	Hubungan negara–pengusaha/kroni sangat kuat	Kritik mengenai kedekatan politik-bisnis dan oligarki, tetapi harus dibuktikan kasus per kasus
Yayasan	Kasus Supersemar menjadi contoh penting	Tidak ada padanan perkara Supersemar yang telah diputus terhadap Jokowi
Penegakan hukum	Kekuasaan eksekutif sangat dominan; independensi institusi hukum lemah	Kritik terhadap pelemahan KPK dan independensi sejumlah institusi
Status hukum	Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana korupsi pribadi; perkara pidananya dihentikan, tetapi terdapat putusan perdata terhadap Yayasan Supersemar	Tidak berstatus terpidana korupsi
OCCRP	Bukan objek nominasi yang sama pada 2024	Masuk finalis nominasi, tetapi bukan pemenang
Kesimpulan ilmiah	Kasus KKN sistemik dan patronase paling terdokumentasi	Lebih tepat dikaji sebagai persoalan institutional weakening, nepotisme/politik dinasti, patronase dan konflik kepentingan daripada korupsi pribadi

1. Soeharto: KKN sebagai sistem kekuasaan
- Kasus Soeharto berbeda secara fundamental. Persoalannya bukan hanya dugaan seseorang menerima uang secara pribadi, tetapi hubungan antara kekuasaan negara, keluarga, yayasan, perusahaan dan kroni bisnis.
- World Bank pernah menggambarkan periode akhir Orde Baru sebagai periode meningkatnya corruption and cronyism, sementara manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dipersepsikan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki hubungan dengan elite politik. Ini merupakan salah satu latar belakang tuntutan Reformasi untuk mengakhiri korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (World Bank)
- Dengan demikian, “KKN Soeharto” dapat diurai menjadi:
  - Korupsi → penyalahgunaan sumber daya negara
  - Kolusi → hubungan istimewa negara dengan kelompok bisnis tertentu
  - Nepotisme → keuntungan ekonomi dan politik bagi keluarga/kerabat
  - Patronase → pemberian akses dan fasilitas kepada kroni
  - Lemahnya pengawasan → sulitnya pertanggungjawaban hukum
2. Kasus Yayasan Supersemar
- Salah satu contoh yang mempunyai dasar putusan pengadilan adalah Yayasan Supersemar.
- Pengadilan menyatakan yayasan tersebut menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk beasiswa. Dana tersebut antara lain mengalir ke perusahaan yang berkaitan dengan Soeharto dan kroninya. Pengadilan Jakarta Selatan pada 2008 menyatakan yayasan bertanggung jawab dan memerintahkan pembayaran sebagian kerugian; perkara tersebut kemudian berlanjut hingga Mahkamah Agung. (The Jakarta Post)
- Pada 2017, kewajiban pembayaran Yayasan Supersemar akhirnya ditetapkan sekitar Rp4,4 triliun. Penting dicatat: putusan tersebut mengenai tanggung jawab perdata yayasan, bukan putusan pidana yang menyatakan Soeharto secara pribadi sebagai terpidana korupsi. (ScienceDirect)
3. Dugaan kekayaan keluarga Soeharto
- Salah satu angka yang paling sering dikutip adalah estimasi Transparency International mengenai US$35 miliar yang diduga diperoleh secara tidak sah oleh Soeharto dan keluarganya selama 32 tahun berkuasa.
- Namun angka tersebut harus disebut sebagai estimasi, bukan jumlah yang telah dibuktikan seluruhnya melalui putusan pengadilan. Bahkan dalam perkara Time terhadap Soeharto, terdapat perdebatan hukum mengenai klaim kekayaan keluarga tersebut. Pada 2009 Mahkamah Agung membatalkan putusan yang sebelumnya menghukum Time dalam perkara pencemaran nama baik. (The Guardian)
- Jadi secara akademik lebih tepat menulis:
  - “Soeharto dan keluarganya dituduh/diestimasi memperoleh kekayaan tidak sah dalam jumlah sangat besar”
- bukan:
  - “Pengadilan telah membuktikan Soeharto mencuri US$35 miliar.”
- Itu perbedaan penting antara estimasi investigatif dan fakta hukum.

4. Jokowi dan OCCRP: apa sebenarnya yang terjadi?
- Pada akhir 2024, nama Joko Widodo muncul sebagai salah satu finalis nominasi OCCRP Person of the Year in Organized Crime and Corruption 2024.
- Tetapi ada fakta yang sangat penting dan sering hilang dalam pemberitaan:
- OCCRP sendiri kemudian menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama menjadi presiden. (OCCRP)
- OCCRP menjelaskan bahwa Jokowi masuk daftar finalis karena memperoleh dukungan nominasi publik yang besar dan dianggap memiliki dasar untuk dimasukkan dalam daftar finalis. Namun juri tidak memilihnya sebagai pemenang. Pemenangnya adalah Bashar al-Assad. (OCCRP)

5. Lalu mengapa Jokowi tetap dikritik OCCRP?
- OCCRP menyebut dua persoalan utama.
- Pelemahan KPK: OCCRP menyatakan kelompok masyarakat sipil dan para ahli menilai pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. (OCCRP)
- Persoalan yang dikritik bukan semata-mata: “Jokowi mengambil uang negara.”
- Tetapi lebih kepada: “Apakah pemerintahan memperkuat atau melemahkan institusi yang seharusnya memberantas korupsi?”
- Ini merupakan perbedaan antara: personal corruption dan institutional corruption risk / institutional weakening.

Politik keluarga dan Gibran

OCCRP juga menyinggung kritik bahwa institusi pemilu dan peradilan digunakan atau dipengaruhi sedemikian rupa sehingga menguntungkan kepentingan politik keluarga Jokowi, khususnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. (OCCRP)
Kritik tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang mengubah persyaratan usia calon presiden/wakil presiden dan kemudian memungkinkan Gibran mencalonkan diri.
Ini merupakan persoalan nepotisme/politik dinasti dan konflik kepentingan, bukan otomatis bukti tindak pidana korupsi.

Kasus Ijazah S1 Jokowi dan Ijazah SMA Gibran

Polemik ijazah Jokowi telah masuk ke berbagai jalur hukum, termasuk gugatan perdata di PN Solo, PN Sleman, PN Surakarta, dan perkara lain pada 2026. Salah satu gugatan secara khusus mempersoalkan ijazah SMA Jokowi, dengan Jokowi, KPU Kota Solo, SMAN 6 Solo, dan UGM sebagai pihak tergugat/turut tergugat. (detiknews) Namun, penting dibedakan antara banyaknya perkara dan putusan yang membuktikan ijazah palsu: sejauh sumber yang tersedia, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. UGM juga menyatakan telah menyerahkan dokumen akademik, dan Bareskrim menyatakan hasil pemeriksaan forensik terhadap ijazah yang diserahkan adalah asli. (Universitas Gadjah Mada)
Sementara itu, persoalan ijazah/syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berkembang menjadi perkara konstitusional di Mahkamah Konstitusi pada 2026. Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat, termasuk proses penyetaraan pendidikan Gibran; isu tersebut berbeda secara hukum dari tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. (Mahkamah Konstitusi RI) Karena itu, angka “11 kali pengadilan” sebaiknya tidak ditulis sebagai 11 putusan yang membuktikan ijazah palsu. Yang lebih akurat adalah: “polemik ijazah Jokowi dan syarat pendidikan Gibran telah berulang kali dibawa ke berbagai forum hukum, termasuk pengadilan dan MK, tetapi setiap perkara harus dilihat berdasarkan objek, pihak, dan amar putusannya masing-masing.”

Perbedaan paling penting: Soeharto vs Jokowi

Dimensi	Soeharto	Jokowi
Korupsi pribadi yang terbukti pengadilan	Ada perkara hukum, tetapi bukan vonis pidana pribadi	Tidak ada vonis korupsi pribadi
KKN sistemik	Sangat kuat	Ada kritik, tetapi skalanya dan bentuknya berbeda
Nepotisme keluarga	Sangat kuat	Kontroversi politik dinasti kuat
Kroni bisnis	Sangat terdokumentasi	Ada kritik mengenai oligarki/patronase
Penyalahgunaan yayasan	Kasus Supersemar	Tidak ada perkara sebanding
Pelemahan institusi hukum	Sangat kuat	Kritik terutama pada periode kedua
Pelemahan KPK	Era KPK belum ada	Kritik signifikan setelah perubahan UU KPK 2019
Politik dinasti	Keluarga mendapat keuntungan ekonomi-politik	Gibran menjadi simbol utama kontroversi
Bukti korupsi pribadi menurut OCCRP	—	OCCRP: tidak ada bukti
Karakter persoalan	State capture + KKN + patronase	Institutional weakening + patronase + dinasti politik

Kesimpulan yang paling fair

Jika dibuat peringkat buruknya penegakan hukum, Soeharto dan Jokowi tidak boleh dinilai dengan satu indikator “siapa lebih korup”.
Soeharto mempunyai catatan paling berat dalam aspek KKN struktural, patronase keluarga, kroni bisnis, dominasi eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan hukum. Kasus Supersemar memberikan contoh konkret mengenai hubungan antara dana yang dikelola yayasan, perusahaan dan kepentingan kroni. (ScienceDirect)
Jokowi mempunyai persoalan berbeda. Kritik terbesar bukan bukti bahwa ia memperkaya diri melalui korupsi, melainkan pelemahan institusi antikorupsi, kontroversi independensi lembaga negara, politik dinasti, dan dugaan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik keluarga. Bahkan OCCRP secara eksplisit mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi untuk keuntungan finansial pribadi. (OCCRP)
Karena itu, kalimat yang paling kuat secara akademik adalah:
- Soeharto merupakan contoh klasik KKN yang bersifat struktural dan patronal; sementara kontroversi Jokowi lebih tepat dianalisis melalui pelemahan institusi antikorupsi, patronase politik, konflik kepentingan, dan politik dinasti—bukan dengan menyimpulkan adanya korupsi pribadi tanpa bukti hukum.
- Filosofi hukumnya: keadilan tidak boleh menghukum seseorang hanya karena persepsi, tetapi negara juga tidak boleh menggunakan ketiadaan vonis sebagai alasan untuk menutup mata terhadap konflik kepentingan dan pelemahan institusi.

Kesimpulan penting

Jadi, Soeharto merupakan kasus paling kuat untuk kajian KKN, patronase keluarga, konsentrasi kekuasaan, dan lemahnya rule of law, karena dokumentasinya sangat luas. Untuk Soekarno, isu utamanya lebih tepat ditempatkan pada konsentrasi kekuasaan dan Demokrasi Terpimpin. Untuk era Reformasi, persoalannya berubah: bukan lagi terutama kediktatoran formal, tetapi korupsi politik, oligarki, konflik kepentingan, pelemahan institusi pengawasan, dan kualitas checks and balances. (International Commission of Jurists)

Untuk Prabowo, belum tepat memasukkannya ke dalam kategori “catatan buruk” secara historis karena pemerintahannya masih berjalan pada 2026; yang dapat dinilai saat ini adalah kebijakan, tindakan dan indikator penegakan hukum yang sudah terdokumentasi, bukan hasil akhir pemerintahannya. Pemerintah sendiri secara resmi menyatakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas. (Setneg)

INDONESIANA PEDIA