Hal Terburuk dari Delapan Presiden Indonesia yang Harus Ditinggalkan Presiden Masa Depan Indonesia

Hal Terburuk dari Delapan Presiden Indonesia yang Harus Ditinggalkan Presiden Masa Depan Indonesia

Abstrak

Sejarah delapan kepresidenan Indonesia sejak 1945 memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan selalu disertai risiko tata kelola yang perlu dikendalikan. Artikel ini mengidentifikasi pola kebijakan dan pemerintahan yang sebaiknya tidak diwariskan kepada presiden masa depan. Fokus utama bukan memberikan peringkat moral terhadap presiden, tetapi mengidentifikasi risiko institusional yang dapat berulang. Pada era Soekarno, pelajaran utama berkaitan dengan konsentrasi kekuasaan dan tekanan ekonomi. Era Soeharto memperlihatkan bahaya otoritarianisme, korupsi, kolusi, nepotisme dan ketergantungan negara pada figur. Era Habibie memperlihatkan tantangan konsolidasi reformasi. Era Abdurrahman Wahid menunjukkan pentingnya kemampuan mengelola konflik antara presiden, parlemen dan elite. Era Megawati memperlihatkan risiko reformasi yang berjalan lambat. Era Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan bahwa stabilitas dan demokrasi tetap dapat disertai kecenderungan terlalu hati-hati. Era Joko Widodo memberikan pelajaran besar mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur, konsentrasi kekuasaan, kualitas demokrasi, integritas lembaga hukum, konflik kepentingan, politik dinasti dan risiko pembangunan yang tidak sepenuhnya didahului evaluasi institusional dan ekonomi yang memadai. Sejumlah kajian akademik menyimpulkan bahwa kemunduran demokrasi Indonesia menguat selama periode Jokowi, sementara Human Rights Watch mencatat pelemahan hak-hak sipil dan politik serta meningkatnya persoalan korupsi dan pengawasan kekuasaan. (Human Rights Watch) Pemerintahan Prabowo masih berlangsung sehingga evaluasi final belum layak dilakukan. Namun, program berskala sangat besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan pentingnya prinsip evidence-based policy, pilot project, analisis fiskal, audit, evaluasi independen dan pembangunan bertahap. Kritik terhadap tata kelola MBG bahkan telah menjadi objek kajian dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas. (Bappenas Journal) Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa presiden masa depan harus meninggalkan budaya politik yang mengutamakan figur, proyek besar tanpa evaluasi memadai, patronase, konflik kepentingan, pelemahan checks and balances dan kebijakan yang lebih cepat daripada kemampuan negara mengawasinya.

Kata kunci: kepresidenan Indonesia, demokrasi, korupsi, HAM, supremasi hukum, politik dinasti, pembangunan, IKN, Whoosh, MBG, Koperasi Desa, tata kelola pemerintahan.

Pendahuluan

Indonesia tidak kekurangan presiden yang memiliki gagasan besar. Persoalan yang lebih penting adalah apakah gagasan tersebut dibangun melalui institusi yang kuat, perencanaan berbasis bukti, perhitungan biaya-manfaat, pengawasan independen dan evaluasi yang dapat menghentikan kebijakan apabila ternyata tidak mencapai tujuan. Dalam sejarah Indonesia, beberapa pemerintahan berhasil membangun stabilitas, mempercepat pembangunan atau memperluas demokrasi, tetapi sekaligus meninggalkan kelemahan yang harus dipelajari. Pada era Jokowi, misalnya, pembangunan infrastruktur berlangsung sangat besar dan pertumbuhan ekonomi tetap relatif kuat, tetapi sejumlah akademisi dan organisasi HAM menilai terjadi kemunduran pada sebagian aspek demokrasi, kebebasan sipil, pengawasan kekuasaan dan independensi institusi. (Human Rights Watch) Karena itu, presiden masa depan seharusnya tidak hanya bertanya “apa yang harus dibangun?”, tetapi juga “apa yang tidak boleh diulang?”, “berapa biaya kesempatan yang harus dibayar?”, “apa bukti bahwa kebijakan ini efektif?”, “siapa yang mengawasi?”, “bagaimana kebijakan dihentikan apabila gagal?”, dan “apakah negara tetap sehat setelah presiden meninggalkan jabatan?”

Kerangka Analisis: Bukan Menilai Pribadi, tetapi Mengidentifikasi Risiko Sistemik

Istilah “hal terburuk” dalam artikel ini digunakan untuk menunjukkan pola pemerintahan yang memiliki risiko tinggi terhadap negara apabila diteruskan, bukan untuk memberikan penilaian moral terhadap pribadi presiden.

Dimensi	Pertanyaan utama
Kekuasaan	Apakah kekuasaan terlalu terkonsentrasi?
Hukum	Apakah hukum independen dari kepentingan politik?
Demokrasi	Apakah oposisi dan masyarakat sipil tetap memiliki ruang?
HAM	Apakah hak warga dilindungi?
Korupsi	Apakah sistem mampu mencegah korupsi berskala besar?
Konflik kepentingan	Apakah kepentingan keluarga dan negara dipisahkan?
Ekonomi	Apakah kebijakan memiliki perhitungan biaya dan manfaat?
Pembangunan	Apakah proyek memiliki studi kelayakan dan evaluasi?
Lingkungan	Apakah biaya ekologis diperhitungkan?
Institusi	Apakah sistem tetap berjalan tanpa figur presiden?

Hal Terburuk dari Delapan Presiden Indonesia yang Harus Ditinggalkan Presiden Masa Depan Indonesia

Soekarno: Jangan Mewarisi Konsentrasi Kekuasaan

Soekarno merupakan tokoh fundamental dalam pembentukan negara Indonesia. Nasionalisme, nation building dan politik luar negerinya memiliki pengaruh sejarah yang sangat besar.
Namun, pengalaman Demokrasi Terpimpin menunjukkan risiko ketika kekuasaan semakin terpusat pada presiden dan mekanisme koreksi politik melemah.

Yang harus ditinggalkan

Pola	Risiko
Konsentrasi kekuasaan	Institusi melemah
Personalisasi politik	Negara bergantung pada figur
Polarisasi elite	Konflik politik semakin tajam
Demokrasi terbatas	Koreksi terhadap pemerintah melemah
Kebijakan ekonomi tidak berkelanjutan	Krisis fiskal dan inflasi

Pelajaran: nasionalisme harus dipertahankan, tetapi negara tidak boleh dipersonalisasikan kepada presiden.

Soeharto: Jangan Mengulangi Otoritarianisme, KKN dan Negara Patronase

Orde Baru memperlihatkan kemampuan negara melakukan pembangunan dalam skala besar. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi karakter penting periode tersebut.
Namun, model tersebut juga memperlihatkan bahaya ketika stabilitas dibangun dengan pembatasan politik, lemahnya oposisi, konsentrasi kekuasaan dan hubungan terlalu dekat antara politik, birokrasi dan kepentingan ekonomi.
KKN menjadi pelajaran fundamental. Negara dapat terlihat sangat stabil dalam jangka panjang tetapi tetap memiliki kelemahan struktural yang sangat besar.

Yang harus ditinggalkan

Warisan negatif	Bahaya
Otoritarianisme	Kritik dan koreksi melemah
Korupsi	Sumber daya negara bocor
Kolusi	Akses ekonomi tidak adil
Nepotisme	Meritokrasi rusak
Patronase	Jabatan menjadi alat loyalitas
Sentralisasi	Daerah kehilangan ruang
Personalisasi kekuasaan	Institusi bergantung kepada pemimpin

Pelajaran: negara kuat harus dibangun melalui institusi, bukan ketakutan kepada penguasa.

Habibie: Jangan Membuka Reformasi Tanpa Konsolidasi Institusi

Habibie mempunyai masa pemerintahan pendek tetapi sangat penting bagi transisi Reformasi. Demokratisasi, kebebasan pers dan reformasi kelembagaan berkembang cepat.
Pelajaran negatifnya adalah bahwa reformasi yang sangat cepat membutuhkan kemampuan institusional untuk mengelola konsekuensinya. Demokratisasi tidak cukup hanya membuka pintu. Negara harus membangun aturan, kapasitas birokrasi dan mekanisme penyelesaian konflik.
Pelajaran: reformasi harus bergerak cepat bila diperlukan, tetapi institusi harus mampu mengejar perubahan tersebut.

Abdurrahman Wahid: Jangan Mengorbankan Efektivitas Pemerintahan karena Konflik Elite

Gus Dur memberikan warisan kuat mengenai pluralisme, toleransi dan demokrasi.
Namun, konflik antara presiden, parlemen dan berbagai kelompok elite memperlihatkan bahwa legitimasi moral saja tidak cukup untuk menjalankan pemerintahan.
Presiden masa depan harus menggabungkan keberanian moral dengan kemampuan membangun koalisi kebijakan dan institusi.

Megawati: Jangan Menganggap Stabilitas sebagai Alasan Menunda Reformasi

Megawati memimpin masa konsolidasi setelah periode politik yang sangat turbulen.
Stabilitas merupakan pencapaian penting. Namun, pemerintahan masa depan tidak boleh menggunakan stabilitas sebagai alasan untuk menghindari perubahan struktural.
Stabilitas seharusnya menjadi landasan reformasi, bukan pengganti reformasi.

SBY: Jangan Terlalu Hati-Hati hingga Reformasi Kehilangan Momentum

Era SBY menunjukkan pentingnya demokrasi, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka evaluasi yang sebelumnya kita susun, periode SBY memperoleh posisi tinggi dalam Governance Performance Index.
Namun, pelajaran kritisnya adalah risiko pemerintahan yang terlalu berhati-hati. Kompromi politik dapat menjaga stabilitas tetapi juga dapat memperlambat penyelesaian persoalan struktural.
Pelajaran: demokrasi membutuhkan kompromi, tetapi negara tetap membutuhkan keputusan yang tegas dan tepat waktu.

Joko Widodo: Pelajaran Paling Kompleks tentang Kekuasaan, Hukum, Demokrasi, Korupsi dan Pembangunan

Era Jokowi membutuhkan pembahasan lebih panjang karena terdapat dua sisi yang sangat berbeda.
Di satu sisi, pemerintahannya menghasilkan pembangunan infrastruktur dalam skala besar, perluasan program sosial, peningkatan konektivitas, industrialisasi dan hilirisasi.
Di sisi lain, sejumlah penelitian akademik, organisasi HAM dan media internasional mendokumentasikan kekhawatiran mengenai kemunduran demokrasi, pelemahan checks and balances, politik dinasti, persoalan integritas lembaga hukum dan penggunaan kekuasaan negara yang semakin terkonsentrasi. (Freedom House)
Hukum: Jangan Menjadikan Hukum sebagai Instrumen Kekuasaan
- Salah satu pelajaran paling serius dari akhir pemerintahan Jokowi adalah pentingnya menjaga independensi hukum dari kepentingan kekuasaan.
- Peristiwa yang paling banyak diperdebatkan adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun belum memenuhi batas usia umum. Freedom House mencatat bahwa keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaruh dinasti politik dan konflik kepentingan, terutama karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran dan kemudian dikenai sanksi etik terkait perkara tersebut. (Freedom House)
- Human Rights Watch juga mencatat bahwa pada 2024 muncul demonstrasi di berbagai kota setelah upaya perubahan aturan pilkada yang dinilai masyarakat membuka peluang bagi Kaesang Pangarep, putra Jokowi, untuk maju dalam pilkada. (Human Rights Watch)
- Karena itu, presiden masa depan harus membuat firewall yang sangat jelas antara kepentingan keluarga, kepentingan partai, kepentingan pemerintah dan proses hukum.

Politik Dinasti: Bukan Hanya Masalah Anak Presiden
- Masalah politik dinasti tidak boleh dipersempit hanya pada presiden dan anaknya.
Fenomena tersebut juga dapat muncul pada:
- anak presiden
- menantu presiden
- saudara presiden
- keluarga menteri
- keluarga gubernur
- keluarga bupati
- keluarga wali kota
- elite partai
jaringan bisnis yang memiliki hubungan politik
Freedom House mencatat bahwa 605 dari 1.551 pasangan calon dalam pilkada November 2024 dikaitkan dengan dinasti politik berdasarkan penelitian yang dikutip dalam laporannya. (Freedom House)
Masalah utamanya bukan bahwa seseorang berasal dari keluarga pejabat. Hak politik tetap merupakan hak warga negara.
Masalahnya adalah apabila kekuasaan negara, akses administratif, sumber daya politik dan institusi hukum digunakan sedemikian rupa sehingga kompetisi menjadi tidak setara.
Prinsip untuk presiden masa depan
- Anak presiden boleh menjadi politisi.
- Tetapi negara tidak boleh menjadi kendaraan politik anak presiden.
- Prinsip yang sama harus berlaku terhadap menantu, saudara, pasangan, kerabat dan jaringan bisnis.

Korupsi Besar: Jangan Mengatakan “Presidennya Korup”, tetapi Evaluasi Sistem yang Memungkinkan Korupsi
- Penting membedakan antara korupsi personal seorang presiden dengan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan pada masa seorang presiden.
- Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh korupsi yang terjadi selama Jokowi berarti Jokowi secara pribadi melakukan korupsi.
- Namun, kasus-kasus besar menunjukkan bahwa sistem pemerintahan pada periode tersebut tetap memiliki kerentanan serius.
- Salah satu contoh adalah kasus proyek BTS 4G BAKTI Kominfo. Kejaksaan menyebut nilai kerugian keuangan negara sekitar Rp8,03 triliun, berdasarkan perhitungan BPKP. Kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (INP Polri)
- Kasus tersebut sangat penting sebagai pelajaran tata kelola karena memperlihatkan bahwa proyek digital dan infrastruktur yang seharusnya meningkatkan konektivitas masyarakat dapat berubah menjadi risiko kerugian negara ketika pengadaan, perencanaan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Pelajaran

Kesalahan sistem	Perbaikan
Pengadaan tidak cukup terlindungi	Digital procurement dan audit
Pengawasan terlambat	Concurrent audit
Proyek terlalu besar	Milestone-based financing
Konflik kepentingan	Mandatory disclosure
Evaluasi hanya setelah masalah	Continuous monitoring

Demokrasi: Jangan Mengorbankan Institusi demi Stabilitas Politik
- Salah satu penelitian akademik yang diterbitkan pada 2025 menyimpulkan bahwa sejumlah capaian demokrasi sebelumnya mengalami erosi selama era Jokowi dan mengaitkannya dengan gaya majoritarianism, yaitu kecenderungan menggunakan dukungan mayoritas sebagai legitimasi untuk kebijakan yang dapat melemahkan mekanisme demokrasi. (Sage Journals)
- Penelitian lain juga menganalisis kemunduran demokrasi Indonesia melalui tiga aspek, yaitu kebebasan dan HAM, keseimbangan kekuasaan horizontal serta kualitas pemilu. (DOI)
Ini merupakan pelajaran penting.
- Presiden tidak boleh mengatakan bahwa karena memperoleh dukungan rakyat maka semua tindakan pemerintah otomatis demokratis.
- Demokrasi bukan hanya pemilu.
- Demokrasi juga membutuhkan:
  - oposisi
  - kebebasan pers
  - lembaga hukum independen
  - parlemen yang dapat mengawasi
  - masyarakat sipil
  - transparansi
  - kebebasan akademik
  - perlindungan demonstrasi damai
  - pembatasan konflik kepentingan

HAM: Jangan Mengorbankan Hak Warga demi Proyek Pembangunan
- Human Rights Watch menilai hak sipil dan politik Indonesia mengalami kemunduran dalam dekade pemerintahan Jokowi dan menyoroti persoalan seperti pembatasan kebebasan, penggunaan hukum yang dipolitisasi, konflik Papua dan sejumlah persoalan HAM lainnya. (Human Rights Watch)
- Pelajaran yang harus diwariskan kepada presiden berikutnya adalah sederhana:
- pembangunan tidak boleh membuat hak warga menjadi lebih murah.
- Setiap proyek besar harus mempunyai:
  - analisis dampak sosial
  - mekanisme konsultasi publik
  - mekanisme pengaduan
  - perlindungan masyarakat terdampak
  - transparansi pembebasan lahan
  - mekanisme kompensasi
  - audit independen

IKN: Pelajaran bahwa Visi Besar Harus Didahului Perencanaan yang Sangat Kuat
- IKN merupakan proyek strategis dan tidak tepat menyebutnya secara sederhana sebagai “proyek gagal”. Namun, proyek tersebut memberikan pelajaran mengenai risiko pembangunan yang sangat besar dan kompleks.
- BPK menemukan sejumlah persoalan dalam pembangunan IKN, antara lain kendala pengadaan dan pelepasan lahan, persoalan sertifikasi, manajemen rantai pasok, ketersediaan material, kesiapan pelabuhan, pasokan air serta belum sepenuhnya matangnya rancangan pengelolaan dan pemeliharaan aset tahap awal. BPK juga merekomendasikan penguatan perencanaan pendanaan tahap berikutnya. (BPK Sumbar)
- Ini bukan berarti IKN harus dinilai gagal. Justru pelajarannya adalah: Semakin besar proyek, semakin besar kebutuhan terhadap ilmu, data, simulasi dan perencanaan.

Untuk proyek seperti IKN, presiden masa depan harus mewajibkan:

Evaluasi sebelum proyek	Pertanyaan
Cost-benefit analysis	Apakah manfaat melebihi biaya?
Demand analysis	Siapa pengguna?
Fiscal analysis	Siapa yang membayar 20 hingga 50 tahun?
Environmental assessment	Apa dampak ekologis?
Population projection	Berapa penduduk realistis?
Infrastructure utilisation	Apakah fasilitas akan terpakai?
Maintenance cost	Berapa biaya pemeliharaan?
Exit strategy	Apa yang dilakukan jika asumsi gagal?

Whoosh: Jangan Menganggap Teknologi Canggih Otomatis Berarti Ekonomis
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan proyek transportasi strategis dan telah beroperasi. Karena itu, tidak tepat menyebutnya sebagai proyek “mangkrak”.
- Namun, proyek ini memberikan pelajaran penting mengenai biaya modal, pembiayaan, integrasi transportasi, jumlah penumpang, pengembangan kawasan dan keberlanjutan finansial.
- BPK menyatakan telah melakukan pemeriksaan terkait pembiayaan proyek KCJB sebagai bagian dari pemeriksaan LKPP dan menekankan perlunya pengawalan keuangan negara. (Warta BPK)
- Pelajaran untuk masa depan: Keputusan membangun kereta cepat harus didasarkan bukan hanya pada kemampuan membangun rel, tetapi kemampuan mempertahankan sistem selama puluhan tahun.

Waduk, Bandara dan Infrastruktur: Jangan Mengukur Keberhasilan dengan Jumlah Bangunan
- Indonesia memiliki banyak proyek infrastruktur yang manfaatnya berbeda-beda. Karena itu, tidak ilmiah menyatakan seluruh waduk atau bandara sebagai proyek mangkrak hanya berdasarkan persepsi.
- Namun, prinsip evaluasi harus berubah.
- Jangan lagi menggunakan:“Berapa banyak yang dibangun?”
- Gunakan: “Berapa banyak manfaat yang benar-benar dihasilkan?”

Indikator proyek	KPI
Bandara	penumpang per tahun
Jalan	kendaraan dan waktu tempuh
Waduk	hektare irigasi dan kontinuitas air
Pelabuhan	throughput
Kereta	penumpang dan load factor
Rumah sakit	pasien dan outcome
Sekolah	siswa dan learning outcome
Kawasan industri	investasi dan lapangan kerja
Bendungan	produktivitas pertanian
Digital infrastructure	pengguna aktif dan kualitas layanan

Dengan demikian, proyek yang selesai secara fisik tetapi tidak digunakan secara optimal tidak otomatis dianggap berhasil.

Prinsip Baru: “No Utilisation, No Expansion”
Presiden masa depan sebaiknya menggunakan prinsip:
- Tidak ada ekspansi proyek sebelum utilisasi dan manfaat proyek sebelumnya terbukti.
- Misalnya, apabila sebuah bandara memiliki utilisasi jauh di bawah proyeksi, pemerintah harus mengevaluasi:
  - asumsi awal
  - penyebab rendahnya permintaan
  - biaya operasi
  - manfaat ekonomi
  - alternatif pemanfaatan aset
  - kemungkinan integrasi dengan transportasi lain
- Prinsip yang sama berlaku untuk bendungan, jalan tol, pelabuhan, kawasan industri dan proyek transportasi.

Prabowo: Pelajaran Awal tentang Bahaya “Big Idea” Tanpa Pilot, Evidence dan Evaluasi

Berbeda dengan tujuh presiden sebelumnya, masa pemerintahan Prabowo masih berjalan. Oleh karena itu, artikel ini tidak memberikan vonis akhir terhadap pemerintahannya.
Namun, beberapa program besar menunjukkan pentingnya policy capacity, yaitu kemampuan negara mengubah gagasan politik menjadi kebijakan yang memiliki desain, pembiayaan, SDM, data, indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi.
Dua contoh yang sangat relevan adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MBG: Gagasan Besar Membutuhkan Sistem yang Lebih Besar
- MBG memiliki tujuan yang secara prinsip penting, yaitu meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi. Namun skala program yang sangat besar membuat risiko tata kelolanya juga besar.
- Pada 2026, pemerintah bahkan mempertimbangkan pengurangan anggaran MBG dan jumlah penerima akibat tekanan fiskal dan persoalan tata kelola. Reuters melaporkan adanya rencana pengurangan anggaran lebih dari Rp40 triliun hingga Rp50 triliun dari alokasi 2026, disertai pengurangan target penerima dan penghentian ekspansi ribuan dapur. (Reuters)
- Pada Mei 2026, pemerintah juga memerintahkan pemeriksaan terhadap potensi celah korupsi dalam MBG, termasuk laporan mengenai jual-beli titik SPPG, dapur yang dihentikan tetapi masih menerima insentif, serta persoalan kualitas makanan. (detiknews)
- Yang menarik, penelitian dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas pada 2026 secara khusus melakukan critical review terhadap implementasi MBG menggunakan 7C Protocol. (Bappenas Journal)
- Pelajaran MBG
  - MBG seharusnya tidak dinilai hanya dari:
  - berapa juta anak menerima makanan.
  - Tetapi juga:

Indikator	Pertanyaan
Status gizi	Apakah stunting dan wasting menurun?
Kualitas makanan	Apakah memenuhi standar gizi?
Keamanan pangan	Apakah kejadian keracunan turun?
Kehadiran sekolah	Apakah meningkat?
Learning outcome	Apakah berdampak terhadap pembelajaran?
Biaya per anak	Berapa biaya sebenarnya?
Food waste	Berapa makanan terbuang?
Local sourcing	Apakah petani lokal memperoleh manfaat?
Audit	Apakah seluruh transaksi dapat dilacak?

Kesalahan yang harus dihindari presiden masa depan adalah meluncurkan program nasional berskala raksasa sebelum pilot project membuktikan desainnya.

Koperasi Desa Merah Putih: 80 Ribu Unit Tidak Sama dengan 80 Ribu Bisnis yang Sehat
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program besar pemerintahan Prabowo. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menginstruksikan percepatan pembentukan hingga 80 ribu koperasi serta mengatur koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, pendanaan dan evaluasi. Instruksi tersebut juga memerintahkan Menteri Koperasi menyusun model bisnis, memberikan pelatihan serta melakukan monitoring dan evaluasi. (Setneg)
- Pada Juli 2025 pemerintah meresmikan 80.081 unit kelembagaan Kopdes/Kel Merah Putih. (KEMENKOP)
- Namun angka 80.081 koperasi tidak otomatis berarti 80.081 koperasi sehat.
- Ukuran keberhasilan yang sebenarnya adalah:
  - berapa yang memiliki bisnis nyata
  - berapa yang menghasilkan surplus
  - berapa yang mampu mengembalikan pinjaman
  - berapa yang memiliki manajemen profesional
  - berapa yang aktif setelah tiga tahun
  - berapa yang benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat
  - berapa yang tidak bergantung pada subsidi negara
- Reuters melaporkan bahwa program koperasi desa menghadapi kebutuhan percepatan pembiayaan setelah peluncurannya dan pemerintah mendorong penyaluran dana melalui bank-bank negara. (Reuters)
- Prinsip yang harus diterapkan Jangan menghitung jumlah koperasi. Hitung koperasi yang hidup, sehat dan menghasilkan manfaat ekonomi.

Masalah Besar Prabowo yang Harus Dicegah Sejak Sekarang
- Bukan program MBG atau Kopdes yang harus ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan adalah cara membuat kebijakan yang terlalu cepat tanpa pengujian yang cukup.
- Pola yang berbahaya
  - Ide besar → keputusan politik → pelaksanaan nasional → masalah muncul → baru dilakukan evaluasi.
- Pola yang lebih ilmiah
  - Masalah → data → penelitian → pilot project → evaluasi independen → perbaikan desain → ekspansi → audit → evaluasi outcome.
- Inilah perbedaan antara political idea dan evidence-based public policy.

Tabel Perbandingan Risiko Kebijakan Jokowi dan Prabowo

Aspek	Pelajaran era Jokowi	Risiko yang harus dihindari pada era Prabowo
Hukum	Kekhawatiran politisasi dan konflik kepentingan	Jangan biarkan hukum menjadi alat kekuasaan
Demokrasi	Pelemahan sebagian checks and balances	Pertahankan oposisi dan lembaga pengawas
Dinasti	Anak dan keluarga masuk politik	Pisahkan keluarga dari fasilitas negara
Korupsi	Kasus besar dalam proyek pemerintah	Pengadaan dan program prioritas harus diaudit sejak awal
Infrastruktur	Skala pembangunan sangat besar	Jangan membangun tanpa demand analysis
IKN	Masalah kesiapan lahan, supply chain dan pendanaan	Gunakan milestone dan evaluasi berkala
Whoosh	Membutuhkan pengawalan pembiayaan dan utilisasi	Hitung lifecycle cost
Waduk/bandara	Tidak cukup menghitung jumlah proyek	Ukur utilisasi dan outcome
MBG	Belum ada pada era Jokowi	Pilot, keamanan pangan dan evaluasi outcome
Kopdes	Belum ada pada era Jokowi	Business model dan kemampuan membayar pinjaman
Anggaran	Infrastruktur membutuhkan biaya jangka panjang	Fiscal sustainability
Politik	Koalisi luas dapat melemahkan oposisi	Checks and balances harus dipertahankan

Sepuluh “Jangan Lagi” untuk Presiden Indonesia Masa Depan

No	Jangan lagi	Ganti dengan
1	Presiden terlalu kuat	Presiden kuat tetapi diawasi
2	Hukum mengikuti kekuasaan	Kekuasaan mengikuti hukum
3	Keluarga masuk terlalu jauh ke politik negara	Conflict-of-interest firewall
4	Proyek besar tanpa evaluasi	Evidence-based investment
5	Mengejar jumlah proyek	Mengejar manfaat
6	Program nasional langsung berskala penuh	Pilot lalu scale-up
7	Mengukur output	Mengukur outcome
8	Audit setelah masalah	Continuous audit
9	Popularitas menjadi KPI utama	Kesejahteraan dan institusi menjadi KPI
10	Presiden membangun legacy pribadi	Negara membangun kapasitas institusional

Model Perencanaan Nasional yang Seharusnya Digunakan
Setiap proyek nasional di masa depan seharusnya melewati 10 gerbang evaluasi.

Gerbang	Pertanyaan
1	Masalah apa yang ingin diselesaikan?
2	Apakah masalah tersebut benar-benar terukur?
3	Apa bukti ilmiahnya?
4	Apakah terdapat alternatif yang lebih murah?
5	Berapa biaya pembangunan?
6	Berapa biaya pemeliharaan 20 sampai 50 tahun?
7	Siapa penerima manfaat?
8	Apa risiko korupsi dan konflik kepentingan?
9	Apa dampak sosial dan lingkungan?
10	Apa indikator untuk menghentikan atau mengubah program?

Jika sebuah proyek tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, proyek seharusnya belum boleh diperluas secara nasional.

Prinsip “Kill the Project” untuk Pemerintahan yang Rasional
Salah satu kelemahan pemerintahan adalah kecenderungan mempertahankan proyek hanya karena proyek tersebut sudah dimulai.
Padahal secara ekonomi, keputusan yang benar adalah menghentikan proyek jika:
- manfaat aktual jauh di bawah proyeksi
- biaya meningkat secara ekstrem
- permintaan tidak sesuai prediksi
- tujuan awal sudah berubah
- terdapat alternatif yang jauh lebih murah
- dampak lingkungan terlalu besar
- biaya pemeliharaan tidak berkelanjutan
Presiden yang baik bukan presiden yang tidak pernah menghentikan proyek.
Presiden yang baik adalah presiden yang berani menghentikan proyek yang terbukti tidak lagi rasional.

Dari “Megaproject State” Menuju “Outcome State”
Indonesia tidak membutuhkan negara yang bangga dengan jumlah proyek.
Indonesia membutuhkan negara yang mampu menjawab:
- Apakah anak-anak lebih sehat?
- Apakah sekolah menghasilkan manusia lebih berkualitas?
- Apakah petani lebih sejahtera?
- Apakah biaya logistik benar-benar turun?
- Apakah kemacetan berkurang?
- Apakah produktivitas meningkat?
- Apakah kemiskinan turun?
- Apakah hutan terlindungi?
- Apakah hukum lebih adil?
- Apakah korupsi turun?
- Apakah masyarakat lebih percaya kepada negara?
Itulah outcome state.

Model Presiden Masa Depan

Presiden masa depan Indonesia idealnya bukan sekadar:
Strong President
tetapi:
- Strong Institution + Strong Science + Strong Planning + Strong Audit + Strong Democracy.
Kekuatan presiden harus digunakan untuk memperkuat:
1. hukum
2. birokrasi
3. pendidikan
4. kesehatan
5. ilmu pengetahuan
6. riset
7. industri
8. ekonomi rakyat
9. lingkungan
10. demokrasi
Bukan untuk memperkuat keluarga, jaringan politik atau ketergantungan terhadap figur.

Kesimpulan

Pelajaran terbesar dari delapan presiden Indonesia bukanlah mencari siapa yang paling buruk. Yang lebih penting adalah menemukan kesalahan sistemik yang tidak boleh diwariskan.
Soekarno mengajarkan bahwa nasionalisme yang sangat kuat tetap membutuhkan pembatasan kekuasaan. Soeharto menunjukkan bahwa pembangunan dan stabilitas tidak boleh dibayar dengan otoritarianisme, KKN dan lemahnya institusi. Habibie menunjukkan pentingnya konsolidasi setelah reformasi. Gus Dur memperlihatkan bahwa pluralisme membutuhkan kemampuan mengelola konflik politik. Megawati menunjukkan bahwa stabilitas tidak boleh berubah menjadi stagnasi. SBY memperlihatkan manfaat demokrasi dan stabilitas tetapi juga pentingnya menghindari pemerintahan yang terlalu hati-hati.
Jokowi memberikan pelajaran yang sangat kompleks. Infrastruktur, hilirisasi dan pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari warisannya. Tetapi pengalaman akhir pemerintahannya juga memunculkan kritik serius mengenai demokrasi, independensi institusi, HAM, penggunaan hukum, konflik kepentingan dan politik dinasti. Freedom House mencatat kekhawatiran terhadap dinasti politik dan melemahnya oposisi, sementara Human Rights Watch dan sejumlah penelitian akademik mendokumentasikan persoalan kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil. (Freedom House)
Kasus korupsi BTS 4G dengan perhitungan kerugian negara sekitar Rp8,03 triliun menjadi contoh bahwa proyek modern dan strategis tetap dapat menjadi sumber kerugian besar apabila tata kelolanya lemah. (INP Polri)
IKN juga memberikan pelajaran bahwa proyek nasional dengan visi besar membutuhkan perencanaan lahan, pembiayaan, supply chain, air, utilitas dan pengelolaan aset yang sangat matang. Temuan BPK menunjukkan adanya persoalan pada sejumlah aspek tersebut. (BPK Sumbar)
Prabowo harus dinilai berbeda karena pemerintahannya belum selesai. MBG dan Kopdes tidak tepat langsung disebut gagal. Keduanya merupakan eksperimen kebijakan berskala sangat besar yang harus dinilai berdasarkan outcome, keamanan, biaya, efektivitas dan keberlanjutan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai instrumen koordinasi dan evaluasi, sementara kajian akademik telah mulai menilai tata kelola MBG. (Bappenas Journal)
Namun ada satu prinsip yang harus menjadi pelajaran paling penting bagi pemerintahan Prabowo dan seluruh presiden setelahnya:

Jangan pernah membangun kebijakan nasional lebih cepat daripada kemampuan negara untuk merencanakan, mengawasi, membiayai dan mengevaluasinya.

Indonesia membutuhkan keberanian membuat keputusan besar.
Tetapi keberanian tanpa ilmu dapat menjadi pemborosan.
Kecepatan tanpa perencanaan dapat menjadi kesalahan.
Kekuasaan tanpa pengawasan dapat menjadi penyalahgunaan.
Pembangunan tanpa evaluasi dapat menjadi beban.
Program besar tanpa pilot project dapat menjadi eksperimen terhadap rakyat.
Dan yang paling penting:

Presiden tidak boleh menggunakan negara untuk membangun keluarga. Negara harus menggunakan kekuasaan untuk membangun masa depan rakyat.

Karena itu, warisan terbesar presiden masa depan bukanlah jumlah jalan, bendungan, bandara, gedung, kawasan industri atau kota baru.
Warisan terbesar adalah apakah setelah ia meninggalkan Istana, Indonesia mempunyai hukum yang lebih kuat, demokrasi yang lebih sehat, korupsi yang lebih rendah, birokrasi yang lebih profesional, ekonomi yang lebih produktif, rakyat yang lebih sejahtera dan institusi yang tidak lagi bergantung kepada satu keluarga atau satu presiden.

Prinsip terakhir