EKONOMI INDONESIA TERKINI: Pertumbuhan, Kesejahteraan, Investasi, Hilirisasi, dan Tantangan Ekonomi Rakyat
Ekonomi Indonesia memasuki fase baru setelah satu dekade pemerintahan Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024 dan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Era Jokowi ditandai oleh stabilitas pertumbuhan sekitar 5 persen, pembangunan infrastruktur dalam skala besar, perluasan jaminan kesehatan, pembangunan desa, hilirisasi mineral dan peningkatan investasi. Namun, periode tersebut juga meninggalkan persoalan berupa lemahnya pertumbuhan produktivitas, penurunan kontribusi manufaktur, tingginya pekerjaan informal, serta kritik terhadap kualitas institusi dan konsentrasi manfaat ekonomi.
Pada era Prabowo, pemerintah mempertahankan sebagian agenda Jokowi, terutama hilirisasi, pembangunan industri, investasi dan pembangunan IKN, tetapi menambahkan agenda besar berupa swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, Danantara, penguatan BUMN, peningkatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam serta target pertumbuhan menuju 8 persen. Data BPS menunjukkan ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026. Kemiskinan turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dan Gini ratio menjadi 0,368. Namun, World Bank, OECD, IMF dan survei pakar ekonomi nasional menunjukkan persoalan mendasar masih berada pada kualitas pekerjaan, produktivitas, pendapatan kelas menengah, ruang fiskal dan kepastian kebijakan.
Kesimpulannya, ekonomi Indonesia pada 2026 relatif stabil secara makroekonomi tetapi belum mengalami transformasi struktural yang cukup kuat untuk menghasilkan pertumbuhan tinggi sekaligus pekerjaan berkualitas dan peningkatan pendapatan masyarakat secara luas.
Pergantian pemerintahan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto bukan sekadar pergantian presiden, tetapi juga pergantian orientasi kebijakan ekonomi. Jokowi meninggalkan warisan berupa pembangunan infrastruktur besar-besaran, hilirisasi, pembangunan desa, perluasan jaminan kesehatan dan stabilitas ekonomi. Prabowo melanjutkan sebagian besar agenda tersebut sekaligus memperluas peran negara melalui program pangan, energi, industri strategis, Makan Bergizi Gratis, Danantara dan penguatan BUMN.
Persoalan utamanya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pertumbuhan sekitar 5 persen memang relatif stabil, tetapi World Bank menemukan persoalan kualitas pekerjaan, stagnasi upah dan menyusutnya kelompok kelas menengah. IMF juga menilai Indonesia membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi dan sektor swasta formal yang mampu menciptakan pekerjaan berkualitas. (IMF eLibrary)
Dengan demikian, evaluasi ekonomi Jokowi dan Prabowo tidak cukup menggunakan satu indikator PDB. Penilaian harus mencakup pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, upah, pekerjaan, investasi, produktivitas, industri, kesehatan, pendidikan, fiskal, daya beli serta distribusi manfaat pembangunan.
Gambaran Besar Ekonomi Indonesia
Tabel 1. Indikator ekonomi utama
| Indikator | 2024 | 2025 | 2026 terbaru | Makna |
|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan PDB | 5,03% | 5,11% | 5,29% Q2 | Stabil |
| PDB nominal | Rp22.139 triliun | Rp23.821 triliun | Terus meningkat | Ekonomi membesar |
| PDB per kapita | Rp78,6 juta | Rp83,7 juta | Meningkat | Pendapatan rata-rata meningkat secara nominal |
| Kemiskinan | 8,57% Sep 2024 | 8,47% Mar 2025 | 8,07% Mar 2026 | Menurun |
| Jumlah penduduk miskin | sekitar 24 juta | 23,85 juta Mar 2025 | 22,93 juta | Menurun |
| Gini ratio | sekitar 0,381 Sep 2024 | 0,375 Mar 2025 | 0,368 Mar 2026 | Ketimpangan menurun |
| Pertumbuhan ekonomi semester I | 5,45% | Relatif kuat | ||
| Inflasi | terkendali | 1,9% menurut World Bank | sekitar 3% dalam proyeksi internasional | Masih relatif terkendali |
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 5,11 persen pada 2025. Pada kuartal II 2026, pertumbuhan mencapai 5,29 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak mengalami perlambatan berat pada awal pemerintahan Prabowo. Namun, angka pertumbuhan belum otomatis berarti kualitas kehidupan masyarakat meningkat dengan kecepatan yang sama.
Era Jokowi: Stabilitas Makro dan Pembangunan Infrastruktur
- Salah satu keberhasilan terbesar Jokowi adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen selama sebagian besar masa pemerintahannya, termasuk ketika Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global.
- Pada akhir masa pemerintahannya, Jokowi menekankan pembangunan sekitar 2.700 kilometer jalan tol, 50 pelabuhan dan bandara baru serta sekitar 1,1 juta hektare jaringan irigasi. Pemerintah juga memperluas jaminan kesehatan nasional dan mengembangkan pembangunan desa. (Reuters)
- Dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur menghasilkan perubahan besar pada konektivitas dan kapasitas fisik ekonomi nasional.
- Namun terdapat kritik bahwa pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti transformasi produktivitas.
- LPEM UI dan sejumlah ekonom melihat persoalan utama Indonesia bukan lagi sekadar kekurangan infrastruktur, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut menghasilkan produktivitas, pekerjaan berkualitas dan peningkatan pendapatan.
Hilirisasi Jokowi: Prestasi Besar atau Masalah Baru?
- Hilirisasi merupakan salah satu kebijakan ekonomi paling penting pada era Jokowi.
- Tujuannya adalah mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara yang memperoleh nilai tambah melalui pengolahan mineral dan komoditas di dalam negeri.
- Hilirisasi nikel menjadi contoh paling terkenal.
- Indonesia berhasil menarik investasi besar ke industri smelter dan pengolahan mineral. Kebijakan ini juga menjadi dasar berkembangnya industri baterai kendaraan listrik.
- Namun manfaatnya tidak otomatis merata.
- Sejumlah analisis di media nasional mempertanyakan apakah peningkatan nilai ekspor benar-benar menghasilkan peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat dalam proporsi yang sama. Kritik terutama diarahkan pada struktur kepemilikan investasi, insentif fiskal, ketergantungan pada modal asing dan rendahnya penyerapan tenaga kerja dibandingkan nilai kapital yang digunakan. (Kompas)
- Karena itu, KPI hilirisasi tidak seharusnya hanya: “Berapa besar nilai ekspor?”
- Tetapi:
- “Berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia?”
- “Berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta?”
- “Berapa besar pajak dan penerimaan negara?”
- “Berapa besar pendapatan masyarakat lokal meningkat?”
- “Siapa yang menguasai perusahaan dan aset?”
- “Apakah transfer teknologi terjadi?”
Manufaktur: Kelemahan Struktural Era Jokowi
- Salah satu persoalan yang sering luput dalam pembahasan ekonomi Indonesia adalah melemahnya peran manufaktur.
- Analisis yang dimuat Kompas mencatat bahwa kontribusi manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan dalam periode panjang, bahkan rata-rata nilai tambah manufaktur pada periode kedua Jokowi disebut lebih rendah dibandingkan masa SBY dan Megawati. Kritik tersebut menilai hilirisasi mineral belum otomatis menciptakan basis industri nasional yang luas. (Kompas)
- Ini penting.
- Indonesia dapat membangun banyak smelter, tetapi jika sebagian besar teknologi, modal, mesin, rantai pasok dan keuntungan masih berasal dari luar negeri, transformasi struktural belum selesai.
- Indikator keberhasilan berikutnya harus bergeser:
- dari ekspor bahan mentah
- menjadi pengolahan
- kemudian menjadi manufaktur
- kemudian menjadi teknologi
- kemudian menjadi perusahaan nasional berdaya saing global.
Kemiskinan dan Ketimpangan
- Data BPS menunjukkan adanya perbaikan.
- Kemiskinan turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin turun dari 23,85 juta menjadi 22,93 juta orang. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
- Gini ratio juga turun dari 0,375 pada Maret 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah meningkat menjadi 19,22 persen pada Maret 2026. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Tabel 2. Perubahan kesejahteraan
| Indikator | Maret 2025 | Maret 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Kemiskinan | 8,47% | 8,07% | Turun 0,40 poin |
| Penduduk miskin | 23,85 juta | 22,93 juta | Turun 0,92 juta |
| Gini ratio | 0,375 | 0,368 | Turun 0,007 |
| Distribusi 40% terbawah | 18,65% | 19,22% | Meningkat |
- Secara statistik, ini merupakan perkembangan positif.
- Namun, kemiskinan nasional tidak boleh menjadi satu-satunya indikator.
Kelas menengah juga harus diperhatikan.
- World Bank menemukan bahwa proporsi kelompok kelas menengah Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Antara 2018 dan 2025, median upah riil secara keseluruhan mengalami tren penurunan sekitar 0,5 persen per tahun. Pekerja berpendidikan tinggi juga semakin banyak masuk ke pekerjaan informal. (World Bank)
- Inilah salah satu persoalan paling serius ekonomi Indonesia.
- Indonesia dapat memiliki pertumbuhan PDB 5 persen tetapi masyarakat kelas menengah tetap merasa tertekan.
Daya Beli Masyarakat
- Survei World Bank “Listening to Indonesia” memberikan gambaran menarik.
- Pada periode September 2024 sampai Agustus 2025, pendapatan riil median mengalami penurunan sekitar 0,2 persen per bulan. Namun kelompok 40 persen terbawah justru mengalami peningkatan pendapatan riil sekitar 1,1 persen per bulan, sedangkan kelompok 20 persen teratas sekitar 0,2 persen. (World Bank)
- Pada Agustus 2025, 27 persen rumah tangga menyatakan dirinya miskin, meningkat 7 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
- Ini menunjukkan adanya perbedaan antara:
- pertumbuhan ekonomi nasionaL dan
- perasaan masyarakat terhadap kondisi ekonominya.
- Era Prabowo: Ekonomi Tetap Tumbuh
- Pemerintahan Prabowo memasuki periode yang berbeda.
- Program ekonominya jauh lebih besar dalam hal intervensi negara.
Agenda utama meliputi:
| Agenda | Tujuan |
|---|---|
| Hilirisasi | Meningkatkan nilai tambah SDA |
| Swasembada pangan | Mengurangi ketergantungan impor |
| Swasembada energi | Memperkuat ketahanan energi |
| Makan Bergizi Gratis | Meningkatkan gizi dan kualitas SDM |
| Danantara | Mengelola aset dan investasi strategis negara |
| Penguatan BUMN | Meningkatkan peran perusahaan negara |
| Industri strategis | Mendorong manufaktur dan teknologi |
| Pembangunan IKN | Melanjutkan pusat pertumbuhan baru |
| Investasi | Meningkatkan penciptaan lapangan kerja |
| Pengelolaan SDA | Meningkatkan kontrol negara atas komoditas strategis |
- Pada semester I 2026, investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahunan Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut dilaporkan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja. PMDN dan PMA relatif seimbang. (Presiden RI)
- Investasi hilirisasi semester I 2026 mencapai sekitar Rp300,1 triliun. (Databoks)
- Ini menjadi salah satu kekuatan utama pemerintahan Prabowo.
- Tetapi Target Pertumbuhan 8 Persen Masih Sangat Berat
- Pemerintah memiliki ambisi meningkatkan pertumbuhan menuju 8 persen.
- Masalahnya, lembaga internasional masih melihat ekonomi Indonesia berada di sekitar 5 persen.
Tabel 3. Perbandingan proyeksi pertumbuhan
| Lembaga | Proyeksi pertumbuhan Indonesia |
|---|---|
| Pemerintah, target politik jangka menengah | Menuju 8% |
| IMF, 2026 | 5,1% |
| World Bank, 2026 | 5,0% |
| OECD, 2026 | 4,7% |
| ADB, 2026 | 5,2% |
| Realisasi BPS semester I 2026 | 5,45% |
- IMF memperkirakan pertumbuhan 5,1 persen pada 2026. World Bank memperkirakan sekitar 5,0 persen. OECD lebih konservatif pada 4,7 persen, sedangkan ADB memperkirakan 5,2 persen. (International Monetary Fund)
- Dengan demikian, target 8 persen belum didukung oleh baseline pertumbuhan internasional.
- Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto juga menilai target 8 persen sulit dicapai dalam waktu dekat. Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir belum menunjukkan kemampuan mempertahankan pertumbuhan 7 persen atau lebih. (Universitas Gadjah Mada)
Survei Pakar Ekonomi Indonesia
- Tabel 4. Apa kata para ekonom Indonesia?
| Sumber | Temuan |
|---|---|
| LPEM FEB UI, 2026 | Para ahli melihat kondisi ekonomi dengan hati-hati, dengan kekhawatiran pada inflasi, pasar tenaga kerja, lingkungan bisnis, fiskal dan ketimpangan |
| LPEM FEB UI, 2025 | 47% dari 64 ahli menilai kondisi ekonomi memburuk dan jauh lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya |
| CSIS, 2026 | Pertumbuhan tetap sekitar 5%, tetapi terdapat tekanan pada konsumsi, arus modal, penerimaan pemerintah dan pasar tenaga kerja |
| UGM, 2026 | Target pertumbuhan 8% masih sulit dicapai dengan struktur ekonomi sekarang |
| UGM, 2026 | Kenaikan harga pangan dapat menekan daya beli masyarakat berpendapatan rendah |
- Survei Economic Experts Survey LPEM FEB UI Semester I 2026 terhadap 85 ahli menemukan pandangan yang cenderung hati-hati. Para ahli menilai pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis relatif lemah, sementara kekhawatiran terhadap inklusivitas, ketimpangan, korupsi dan keberlanjutan fiskal masih tinggi. (LPEM FEB UI)
- Pada survei semester II 2025, 30 dari 64 ahli atau 47 persen menilai kondisi ekonomi memburuk dan jauh lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Hanya 12,5 persen yang menilai kondisi lebih baik. (LPEM FEB UI)
- CSIS memberikan gambaran yang serupa. Deni Friawan menilai ekonomi Indonesia pada 2025 memiliki paradoks: indikator makro relatif stabil, tetapi terdapat tekanan pada konsumsi, arus modal, penerimaan pemerintah dan pasar tenaga kerja. (CSIS)
- Pendapat Pakar Internasional
Tabel 5. Penilaian lembaga dan pakar internasional
| Lembaga/pakar | Penilaian |
|---|---|
| IMF | Indonesia tetap relatif tangguh, tetapi membutuhkan reformasi struktural, deregulasi, pendidikan, digitalisasi dan keterbukaan perdagangan |
| World Bank | Pertumbuhan tetap resilien, tetapi produktivitas dan kualitas pekerjaan harus diperbaiki |
| OECD | Pertumbuhan berpotensi melambat dan tata kelola Danantara perlu diperkuat |
| ADB | Prospek Indonesia relatif stabil sekitar 5,2% pada 2026 |
| World Bank, David Knight | Indonesia membutuhkan pekerjaan yang lebih berkualitas dan bergaji lebih tinggi |
| World Bank, Carolyn Turk | Reformasi produktivitas, kredibilitas fiskal dan kualitas belanja sangat penting |
- IMF menyebut Indonesia sebagai salah satu ekonomi yang tetap tangguh di tengah tekanan global. Namun IMF menekankan perlunya sektor swasta formal yang dinamis dan mampu menghasilkan pekerjaan berkualitas. IMF juga mengingatkan bahwa kebijakan industri harus dirancang untuk memperbaiki kegagalan pasar tanpa menciptakan distorsi perdagangan dan investasi yang berlebihan. (International Monetary Fund)
- World Bank memberikan pesan serupa. Pertumbuhan Indonesia tetap resilien, tetapi produktivitas dan kualitas pekerjaan menjadi kunci. World Bank juga menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah dan penargetan subsidi yang lebih baik. (World Bank)
- OECD memberikan perhatian khusus pada Danantara. Menurut OECD, tata kelola lembaga investasi dan holding negara tersebut perlu diperkuat agar investasi dapat memberikan dampak ekonomi yang maksimal. (OECD)
Survei Masyarakat Indonesia
- Persepsi masyarakat memberikan gambaran yang berbeda dengan data makroekonomi.
Tabel 6. Survei publik terhadap pemerintahan Prabowo
| Survei | Waktu | Hasil |
|---|---|---|
| Indikator Politik Indonesia | 100 hari | 79,3% puas |
| Indonesian Social Survey | Juli 2025 | 78% puas |
| Indekstat | Februari 2026 | 79,2% puas |
| SMRC | Juli 2026 | 51,1% approval |
| Bank Indonesia | Agustus 2026 | CCI 118,5 |
- Survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2025 mencatat sekitar 79,3 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. (Media Indonesia)
- Indonesian Social Survey pada Juli 2025 mencatat kepuasan 78 persen. Namun lembaga tersebut juga menilai tingginya kepuasan sebagian berkaitan dengan harapan terhadap sosok Prabowo dan belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan seluruh program pemerintah. (Media Indonesia)
- Indekstat pada Februari 2026 masih menemukan tingkat kepuasan 79,2 persen. Namun 63,8 persen responden menempatkan masalah ekonomi sebagai isu utama. Persoalan yang paling banyak disebut adalah sulitnya memperoleh pekerjaan, kemiskinan dan mahalnya kebutuhan pokok. (Media Indonesia)
- Pada Juli 2026 terjadi perubahan besar dalam survei SMRC.
- Approval Prabowo turun menjadi 51,1 persen. Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sedangkan hanya 15,7 persen yang menilainya baik. (Reuters)
- Artinya, popularitas presiden dan persepsi ekonomi tidak selalu bergerak bersamaan.
Survei Dunia Usaha
- Kadin Indonesia Business Pulse kuartal I 2026 memberikan sinyal penting.
Dari 210 responden anggota Kadin di 27 provinsi:
| Indikator | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|
| Bisnis lebih baik | 39,3% | 25,2% |
| Bisnis tidak lebih baik | 34,8% | 40,5% |
| Rencana investasi 6 bulan | 47,1% | 38,6% |
| Tidak berencana investasi | 24,5% | 39,0% |
- Tantangan terbesar yang disebut dunia usaha adalah kebijakan/program pemerintah 16,7 persen, birokrasi 14,3 persen, permintaan yang rendah 11,4 persen, akses pembiayaan 9,5 persen dan ketidakpastian hukum 9,3 persen. (Kadın Institute)
- Namun optimisme belum hilang. Sebanyak 39,5 persen responden memperkirakan kondisi bisnis membaik pada kuartal II 2026.
Survei Bank Indonesia
- Bank Indonesia menunjukkan gambaran yang lebih positif dari sisi konsumen.
- Consumer Confidence Index pada Agustus 2026 mencapai 118,5, meningkat dari 116,8 pada Juli. Current Economic Condition Index mencapai 109,4 dan Consumer Expectation Index 127,6. (Bank Indonesia)
- Ini berarti konsumen Indonesia secara agregat masih berada dalam wilayah optimistis.
- Namun, perbedaan dengan survei SMRC dan LPEM menunjukkan bahwa persepsi ekonomi sangat bergantung pada kelompok masyarakat yang disurvei dan pertanyaan yang digunakan.
- Media Internasional: Indonesia Tetap Menarik, Tetapi Risiko Meningkat
- Media internasional memberikan gambaran yang lebih kritis terhadap era Prabowo.
- Reuters menggambarkan ekonomi Indonesia tetap kuat secara pertumbuhan, tetapi mencatat kekhawatiran investor mengenai nilai tukar, pasar modal, disiplin fiskal dan independensi kebijakan moneter. (Investing.com)
- Financial Times pada Juni 2026 melaporkan keluarnya investor asing dari pasar Indonesia dan meningkatnya kekhawatiran terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap lebih intervensionis. Laporan tersebut juga menyoroti tekanan terhadap rupiah dan pasar saham. (Financial Times) Namun Financial Times juga melaporkan sisi lain. Prabowo berusaha menekan kelompok konglomerat besar agar ikut memperluas manfaat pembangunan dan mengurangi konsentrasi kekayaan. (Financial Times)
Jadi, gambaran media internasional tidak sepenuhnya negatif.
- Prabowo dipandang mencoba meningkatkan peran negara dan mengurangi dominasi kelompok ekonomi tertentu, tetapi cara dan tata kelola kebijakannya menimbulkan kekhawatiran baru mengenai kepastian pasar dan kualitas institusi.
- Media Nasional: Perdebatan Utama adalah “Hilirisasi untuk Siapa?”
- Media nasional memperlihatkan perdebatan yang sangat mirip.
- Kompas menilai hilirisasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi, tetapi mengingatkan bahwa pembangunan smelter saja tidak cukup. Indonesia perlu membangun rantai industri dari hulu sampai hilir. (Kompas)
- Sejumlah analisis Kompas juga mempertanyakan apakah manfaat hilirisasi sudah cukup besar bagi masyarakat lokal dan ekonomi nasional. Kritik diarahkan pada kepemilikan asing, insentif fiskal dan manfaat ekonomi yang belum sepenuhnya menyebar ke masyarakat sekitar. (Kompas)
- Tempo memberikan kritik berbeda terhadap kebijakan fiskal Prabowo, terutama pengurangan transfer ke daerah. Menurut analisis tersebut, pemotongan transfer daerah dapat mengurangi ruang pembangunan dan pelayanan publik di daerah ketika anggaran semakin terkonsentrasi untuk program prioritas pemerintah pusat. (Tempo Magz)
- Katadata pada sisi lain menyoroti upaya Prabowo memperkuat kontrol negara terhadap investasi dan hilirisasi serta keterbukaan data investasi kepada publik. (Katadata)
Perbandingan Jokowi dan Prabowo
Tabel 7. Perbandingan model ekonomi
| Aspek | Jokowi 2014–2024 | Prabowo 2024–2026 |
|---|---|---|
| Pertumbuhan | Sekitar 5% | Sekitar 5% |
| Infrastruktur | Sangat agresif | Dilanjutkan |
| Hilirisasi | Fondasi utama | Diperluas |
| Investasi | Infrastruktur dan industri | Industri, hilirisasi dan Danantara |
| SDA | Hilirisasi | Kontrol negara lebih kuat |
| Pangan | Ketahanan pangan | Swasembada pangan sebagai prioritas |
| Energi | Transisi dan hilirisasi | Swasembada energi |
| Kesejahteraan | Bansos, JKN, pembangunan desa | Bansos, MBG dan program produktif |
| Industri | Hilirisasi tetapi manufaktur masih lemah | Industrialisasi dan hilirisasi diperluas |
| Fiskal | Relatif konservatif | Lebih ekspansif |
| Peran negara | Meningkat | Lebih kuat |
| Tantangan utama | Produktivitas dan kualitas pekerjaan | Fiskal, produktivitas, daya beli dan kepercayaan investor |
- Apakah Ekonomi Prabowo Lebih Pro-Rakyat?
- Jawabannya belum dapat ditentukan hanya dari pertumbuhan PDB.
- Ada beberapa indikasi pro-rakyat:
- Makan Bergizi Gratis diarahkan kepada anak sekolah.
- Swasembada pangan ditujukan untuk memperkuat petani dan ketahanan pangan.
- Investasi hilirisasi ditujukan untuk menciptakan pekerjaan.
- Pengelolaan SDA lebih diarahkan kepada kontrol negara.
- Danantara ditujukan untuk mengelola aset strategis negara.
- Kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.
- Gini ratio turun menjadi 0,368.
- Namun terdapat pertanyaan besar:
- Apakah MBG menghasilkan kualitas gizi yang optimal dengan biaya efisien?
- Apakah hilirisasi menciptakan pekerjaan berkualitas?
- Apakah Danantara memiliki tata kelola yang cukup transparan?
- Apakah investasi menghasilkan transfer teknologi?
- Apakah pertumbuhan upah riil meningkat?
- Apakah kelas menengah kembali berkembang?
- Apakah kebijakan fiskal tetap menjaga ruang bagi pendidikan, kesehatan dan pemerintah daerah?
- Apakah penguatan peran negara meningkatkan efisiensi atau justru meningkatkan konsentrasi kekuasaan ekonomi?
- Pertanyaan tersebut menentukan apakah pertumbuhan akhirnya benar-benar menjadi pertumbuhan yang inklusif.
KPI Ekonomi Rakyat
-
- Untuk menilai Jokowi dan Prabowo secara objektif, indikator berikut lebih kuat daripada sekadar popularitas.
Tabel 8. KPI ekonomi pro-rakyat
| KPI | Jokowi | Prabowo |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | Baik | Baik |
| Stabilitas makro | Baik | Relatif baik |
| Penurunan kemiskinan | Baik | Positif |
| Penurunan ketimpangan | Positif | Positif hingga 2026 |
| Infrastruktur | Sangat kuat | Dilanjutkan |
| Investasi | Sangat kuat | Sangat kuat |
| Hilirisasi | Sangat kuat | Sangat kuat |
| Penciptaan pekerjaan berkualitas | Masih lemah | Masih menjadi tantangan |
| Pertumbuhan upah riil | Masih lemah | Masih menjadi tantangan |
| Manufaktur | Belum optimal | Belum terbukti |
| Kelas menengah | Melemah | Belum pulih |
| Fiskal | Relatif terjaga | Lebih tertekan |
| Tata kelola investasi | Diperdebatkan | Menjadi perhatian |
| Daya beli | Campuran | Campuran |
| Pemerataan wilayah | Meningkat melalui infrastruktur | Masih menjadi pekerjaan besar |
Kesimpulan
- Ekonomi Indonesia pada akhir era Jokowi dan awal era Prabowo memiliki satu kekuatan besar: stabilitas.
- Indonesia tidak mengalami keruntuhan ekonomi. Pertumbuhan tetap sekitar 5 persen. Investasi terus berjalan. Kemiskinan menurun. Ketimpangan berdasarkan Gini ratio menurun. Hilirisasi berkembang. Infrastruktur bertambah. Konsumsi domestik tetap menjadi penyangga utama.
- Namun terdapat masalah yang tidak boleh diabaikan.
- Indonesia masih kesulitan menghasilkan pertumbuhan 6–8 persen secara berkelanjutan.
- Produktivitas belum cukup tinggi.
- Manufaktur belum menjadi mesin pertumbuhan yang kuat.
- Pekerjaan informal masih dominan.
- Upah riil menghadapi tekanan.
- Kelas menengah mengalami penyusutan.
- Penerimaan negara masih relatif rendah terhadap kebutuhan pembangunan.
- Ruang fiskal semakin penting untuk dijaga.
- Dan kepercayaan investor sangat bergantung pada kepastian kebijakan, tata kelola dan independensi institusi.
- Karena itu, perbedaan utama antara Jokowi dan Prabowo bukan terletak pada apakah keduanya pro-pertumbuhan.
- Keduanya sama-sama pro-pertumbuhan.
- Perbedaannya terletak pada cara mencapai pertumbuhan.
- Jokowi mengandalkan pembangunan infrastruktur, investasi dan hilirisasi.
- Prabowo mempertahankan strategi tersebut tetapi menambahkan intervensi negara yang lebih besar melalui pangan, energi, BUMN, Danantara, program sosial dan pengendalian sumber daya strategis.
Tantangan Prabowo sekarang jauh lebih berat.
- Bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan 5 persen, tetapi mengubah pertumbuhan tersebut menjadi:
- lebih banyak pekerjaan formal,
- upah riil yang lebih tinggi,
- kelas menengah yang kembali tumbuh,
- industri nasional yang lebih kuat,
- teknologi yang dikuasai Indonesia,
- kemiskinan yang semakin rendah,
- ketimpangan yang semakin kecil,
- serta distribusi kekayaan yang lebih luas.
- Ukuran keberhasilan ekonomi Indonesia akhirnya bukan:
- “Seberapa besar PDB Indonesia?”
- tetapi:
- “Seberapa besar pertumbuhan ekonomi mengubah kehidupan masyarakat Indonesia?”
- Jika pertumbuhan ekonomi menghasilkan perusahaan besar tetapi tidak menghasilkan pekerjaan berkualitas, maka transformasi belum selesai.
- Jika hilirisasi menghasilkan ekspor besar tetapi masyarakat sekitar tambang tetap miskin, maka nilai tambah belum cukup merata.
- Jika investasi meningkat tetapi upah riil stagnan, maka pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif.
- Sebaliknya, jika investasi menghasilkan industri nasional, pekerjaan formal, upah yang lebih tinggi, teknologi, pajak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka hilirisasi dan industrialisasi benar-benar dapat menjadi jalan menuju Indonesia berpendapatan tinggi.
- Pada Oktober 2026, kesimpulan yang paling tepat adalah bahwa ekonomi Indonesia masih relatif resilien, tetapi sedang berada pada titik penentuan: apakah Indonesia akan tetap menjadi ekonomi yang tumbuh sekitar 5 persen atau berhasil melakukan transformasi produktivitas yang memungkinkan pertumbuhan tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- Data terbaru memperlihatkan gambaran yang cukup menarik: BPS mencatat pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II 2026, sementara ADB memperkirakan 5,2 persen untuk 2026 dan World Bank sekitar 5,0 persen. Pada saat yang sama, survei pakar LPEM UI dan sejumlah media internasional menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar “apakah ekonomi tumbuh”, tetapi apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan pekerjaan berkualitas, pendapatan yang meningkat, dan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Leave a Reply