20 POLITIKUS “KUTU LONCAT” TERHEBOH DI INDONESIA
Istilah “kutu loncat” dalam politik Indonesia merujuk pada politisi yang berpindah dari satu partai politik ke partai lain. Istilah ini populer di media dan percakapan publik, tetapi bukan kategori hukum atau klasifikasi ilmiah. Perpindahan partai dapat terjadi karena konflik internal, perbedaan strategi, perubahan orientasi politik, peluang pencalonan, atau keputusan membangun partai baru. Fenomena ini sudah berlangsung sejak era Reformasi dan kembali menjadi sorotan pada Pemilu 2019, Pemilu 2024, serta gelombang perpindahan politisi menuju PSI pada 2025 dan 2026. Pada Pemilu 2019, misalnya, CSIS mencatat 31 anggota DPR berpindah partai. Sebanyak 20 di antaranya bergabung dengan NasDem. (tirto.id)
Artikel ini memilih 20 nama yang pernah mengalami perpindahan partai dan memperoleh perhatian publik besar. Penyebutan “terheboh” didasarkan pada tingkat keterkenalan tokoh, jumlah atau arti penting perpindahan, posisi politik, serta dampaknya terhadap peta politik nasional. Penyebutan tersebut tidak berarti setiap tokoh memiliki motif oportunistik. Beberapa tokoh secara terbuka menjelaskan perpindahan mereka sebagai akibat perbedaan pandangan, konflik organisasi, atau pilihan politik pribadi.
Partai politik merupakan kendaraan utama dalam sistem politik Indonesia. Konstitusi memberikan ruang bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sementara pencalonan politik nasional sangat bergantung pada partai politik. Kondisi tersebut membuat perpindahan kader menjadi bagian dari dinamika politik. Masalah muncul ketika perpindahan dilakukan berulang kali menjelang pemilu, ketika posisi partai berubah, atau ketika perpindahan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi ideologi. Kajian tentang fenomena “kutu loncat” menunjukkan beberapa faktor yang sering muncul, antara lain konflik internal, mekanisme pencalonan, peluang elektoral, serta kepentingan karier politik. (CNA)
20 POLITIKUS “KUTU LONCAT” TERHEBOH DI INDONESIA
- Prabowo Subianto
- Prabowo Subianto merupakan salah satu contoh paling terkenal. Sebelum menjadi tokoh utama Gerindra, ia pernah aktif di Partai Golkar dan mengikuti Konvensi Calon Presiden Golkar menjelang Pemilu 2004. Setelah itu ia keluar dari Golkar pada Juli 2008 dan bergabung dengan Partai Gerindra yang baru berdiri. Gerindra kemudian menjadikannya tokoh utama untuk pencalonan presiden. (Antara News)
- Perpindahan Prabowo memiliki dampak jauh lebih besar daripada sekadar perpindahan kader. Ia kemudian membangun Gerindra menjadi salah satu kekuatan politik nasional. Gerindra mengusung Prabowo dalam Pilpres 2009, 2014, 2019, 2024, dan akhirnya Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Kasus ini menunjukkan bahwa perpindahan partai dapat berkembang menjadi pembentukan kendaraan politik baru yang bertahan lama.
- Surya Paloh
- Surya Paloh merupakan tokoh senior Golkar selama puluhan tahun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Penasihat Golkar dan memiliki pengaruh besar dalam partai tersebut. Pada September 2011, Paloh keluar dari Golkar setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai arah politik partai. Ia kemudian mengembangkan gerakan Nasional Demokrat yang akhirnya melahirkan Partai NasDem. (Antara News)
- Kasus Surya Paloh menarik karena ia tidak sekadar pindah partai. Ia membangun partai baru dan kemudian menjadi ketua umumnya. Perpindahan dari Golkar ke NasDem ikut mengubah konfigurasi politik nasional. NasDem kemudian menjadi partai peserta pemilu dan memainkan peran penting dalam koalisi pemerintahan maupun oposisi.
- Basuki Tjahaja Purnama, Ahok
- Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki perjalanan politik melalui beberapa kendaraan. Ia pernah berkiprah melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru, kemudian Golkar, lalu Gerindra. Setelah itu ia berhubungan erat dengan PDIP dalam perjalanan politiknya menuju Pilkada DKI Jakarta 2017. Rekam jejak perpindahan tersebut membuat media pernah menyebutnya sebagai salah satu contoh “kutu loncat”. (tirto.id)
- Kasus Ahok memperlihatkan bahwa perpindahan partai tidak selalu berarti perubahan posisi politik secara sederhana. Setiap perpindahan terjadi dalam konteks pencalonan dan perkembangan politik daerah. Pengalaman Ahok juga menunjukkan bahwa seorang politisi dapat memperoleh dukungan elektoral besar meskipun perjalanan kepartaiannya berubah beberapa kali.
- Hary Tanoesoedibjo
- Hary Tanoesoedibjo pernah bergabung dengan NasDem pada 2011. Ia kemudian keluar setelah terjadi perbedaan pandangan dengan Surya Paloh. Pada 2013 ia bergabung dengan Hanura dan sempat menjadi pasangan Wiranto sebagai calon wakil presiden untuk Pemilu 2014. Setelah itu ia membangun Perindo sebagai kekuatan politik baru. (Wikipedia)
- Perjalanan Hary Tanoe menarik karena setiap perpindahan berkaitan dengan perubahan posisi politik yang cukup besar. Dari NasDem ia menuju Hanura, lalu membangun partai sendiri. Perindo kemudian menjadi kendaraan politik yang membawa Hary Tanoe dan jaringan politiknya masuk ke kompetisi nasional.
- Sandiaga Uno
- Sandiaga Uno memulai karier politik nasional melalui Partai Gerindra. Ia menjadi salah satu tokoh penting Gerindra dan kemudian menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Pada 2023 ia keluar dari Gerindra dan secara resmi bergabung dengan PPP pada 14 Juni 2023. (Kompas TV)
- Perpindahan Sandiaga menjadi perhatian karena terjadi menjelang Pemilu 2024. PPP kemudian mengusulkan namanya sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Walaupun akhirnya pasangan tersebut tidak terbentuk, perpindahan Sandiaga menunjukkan hubungan erat antara perpindahan partai dan strategi pencalonan presiden. (YouTube)
- Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi
- Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi memiliki salah satu rekam jejak perpindahan partai yang cukup panjang. Ia pernah bergabung dengan PBB, kemudian Partai Demokrat, Golkar, dan Perindo. Ia juga pernah menjadi anggota DPR dan Gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode. (detiknews)
- Perpindahan TGB menjadi sorotan karena ia memiliki basis sosial dan politik kuat di NTB. Pada 2018 ia meninggalkan Demokrat dan bergabung dengan Golkar. Pada 2022 ia keluar dari Golkar dan bergabung dengan Perindo. Pada 2024 ia kemudian keluar dari Perindo. (Antara News)
- Ruhut Sitompul
- Ruhut Sitompul dikenal luas sebagai politisi dan pengacara yang aktif di Golkar sejak 1983. Ia keluar dari Golkar setelah Pemilu 2004 dan bergabung dengan Partai Demokrat. Perpindahan tersebut membuatnya memperoleh posisi penting di DPR setelah Demokrat memenangkan Pemilu 2009. (detiknews)
- Nama Ruhut bahkan secara terbuka pernah disebut “kutu loncat” oleh salah satu petinggi Demokrat. Ruhut sendiri menolak label tersebut dan menjelaskan bahwa kepindahannya dari Golkar dilakukan karena ketidakpuasan terhadap partai. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa label “kutu loncat” sendiri bersifat subjektif. (hukumonline.com)
- Abraham Lunggana, Haji Lulung
- Abraham Lunggana atau Haji Lulung merupakan tokoh politik Jakarta yang lama dikenal sebagai kader PPP. Konfliknya dengan kepengurusan PPP terkait Pilkada DKI Jakarta membuat hubungan politiknya dengan partai tersebut memburuk. Ia kemudian keluar dan bergabung dengan PAN pada 2018. (suara.com)
- Perpindahan Lulung menarik karena sangat terkait dengan konflik politik lokal Jakarta. Setelah bergabung dengan PAN, ia tetap menjadi salah satu figur politik Betawi yang dikenal luas. Kasusnya memperlihatkan bahwa konflik antara kader dan keputusan partai dalam pilkada dapat berujung pada perpindahan partai.
- Eva Kusuma Sundari
- Eva Kusuma Sundari merupakan politisi yang lama berkiprah di PDIP. Setelah lebih dari 15 tahun di partai tersebut, ia kemudian maju sebagai calon legislatif dari Partai NasDem pada Pemilu 2024. PDIP menyatakan pencalonannya melalui NasDem membuat statusnya sebagai kader PDIP berakhir. (detiknews)
- Kasus Eva menarik karena ia sendiri menyatakan tidak memiliki persoalan pribadi dengan PDIP. Pada 2026 ia menjelaskan bahwa perpindahan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang ia jalani. Ia kemudian mendapat posisi di struktur DPP NasDem. Kasus ini menunjukkan bahwa perpindahan partai tidak selalu disebabkan konflik terbuka.
- Mukhammad Misbakhun
- Misbakhun merupakan mantan anggota DPR dari PKS yang kemudian bergabung dengan Golkar pada 2013. Ia menyatakan perpindahan tersebut sebagai pilihan politik pribadi setelah mempertimbangkan berbagai hal. Ia juga menyatakan bahwa dirinya berpamitan kepada Presiden PKS Anis Matta dan pengurus PKS sebelum berpindah. (Antara News)
- Kasus Misbakhun memiliki satu aspek penting. Ia memberikan contoh bahwa perpindahan partai dapat dilakukan dengan prosedur komunikasi politik yang relatif terbuka. Ia secara khusus menyebut pamit kepada pimpinan partai lama sebagai bagian dari etika politik dan menjaga hubungan baik.
- Yusuf Supendi
- Yusuf Supendi merupakan salah satu tokoh awal PKS. Setelah konflik internal, ia diberhentikan dari PKS pada 2010. Ia kemudian bergabung dengan Hanura pada 2013 dan selanjutnya masuk PDIP pada 2018. (Antara News)
- Perjalanan Yusuf menarik karena memperlihatkan perubahan dari partai berbasis kader Islam ke partai nasionalis. Ketika masuk PDIP, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan politik dan konsultasi dengan berbagai pihak. Ia juga menyatakan ingin mengubah persepsi mengenai hubungan PDIP dengan umat Islam. (Antara News)
- Anis Matta
- Anis Matta merupakan mantan Presiden PKS. Setelah konflik internal dan perbedaan pandangan mengenai arah keterbukaan partai, ia keluar dari PKS. Bersama sejumlah tokoh, ia kemudian mendirikan Partai Gelora dan menjadi ketua umumnya. (detiknews)
- Kasus Anis Matta lebih tepat disebut sebagai transformasi politik daripada sekadar perpindahan kader. Ia tidak langsung berpindah ke partai yang sudah ada. Ia membangun partai baru dengan platform yang menurutnya berbeda dari PKS. Karena itu, perpindahan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam perkembangan politik Islam dan nasionalisme pasca-2019.
- Fahri Hamzah
- Fahri Hamzah merupakan salah satu deklarator PKS dan pernah menjadi Wakil Ketua DPR. Hubungannya dengan PKS kemudian mengalami konflik terbuka. Setelah keluar dari PKS, Fahri menjadi salah satu pendiri Partai Gelora bersama Anis Matta. (detiknews)
- Perpindahan Fahri menjadi perhatian karena ia sebelumnya merupakan salah satu figur paling vokal di parlemen dari PKS. Bersama Anis Matta, ia kemudian membangun Gelora. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik internal partai dapat melahirkan organisasi politik baru dengan jaringan kader dari partai lama.
- Amien Rais
- Amien Rais merupakan pendiri PAN dan pernah menjadi Ketua Umum PAN serta Ketua MPR. Setelah konflik internal PAN, terutama setelah Kongres PAN 2020, Amien meninggalkan partai yang ikut didirikannya. Ia kemudian mendirikan Partai Ummat. (detiknews)
- Kasus Amien Rais menjadi salah satu perpindahan partai paling simbolis dalam politik Indonesia. Ia meninggalkan partai yang dibangunnya sejak era Reformasi. Peristiwa tersebut juga diikuti perpindahan sejumlah mantan pengurus PAN ke Partai Ummat. (detiknews)
- La Nyalla Mattalitti
- La Nyalla Mattalitti pernah menjadi bagian dari Gerindra dan dikenal sebagai pendukung Prabowo. Hubungan politik tersebut kemudian berubah menjelang Pilpres 2019. Pada April 2018, La Nyalla dikonfirmasi keluar dari Gerindra dan bergabung dengan PBB. (Kompas Nasional)
- Perpindahan La Nyalla menjadi sorotan karena berkaitan dengan pencalonannya dalam Pilgub Jawa Timur dan hubungannya dengan Prabowo. Setelah tidak memperoleh dukungan politik dari Gerindra, ia mengubah arah dukungan. Kasus ini memperlihatkan kuatnya hubungan antara pencalonan kepala daerah dan pilihan partai.
- Syahrul Yasin Limpo
- Syahrul Yasin Limpo merupakan politisi senior Golkar yang kemudian bergabung dengan NasDem pada 2018. Ia saat itu masih dikenal sebagai salah satu tokoh penting politik Sulawesi Selatan. Perpindahannya mendapat perhatian karena dilakukan setelah perjalanan panjang di Golkar. (detiknews)
- Syahrul menyatakan salah satu alasan bergabung dengan NasDem adalah mekanisme pencalonan yang menurutnya tidak menggunakan mahar. Perpindahan tersebut memperlihatkan bagaimana isu biaya politik dan pencalonan kepala daerah dapat memengaruhi keputusan seorang politisi untuk meninggalkan partai lama.
- Dedi Mulyadi
- Dedi Mulyadi merupakan tokoh penting Golkar di Jawa Barat. Ia kemudian keluar dari Golkar dan bergabung dengan Gerindra pada 2023. Perpindahan tersebut terjadi ketika ia sedang membangun kembali posisi politiknya di Jawa Barat. (YouTube)
- Dedi menjelaskan perpindahannya dengan alasan kedekatan dan penilaian pribadi terhadap Prabowo. Perpindahan tersebut kemudian terbukti memiliki konsekuensi elektoral besar. Gerindra menjadi kendaraan utama Dedi dalam kompetisi politik Jawa Barat dan memperkuat posisinya sebagai salah satu politisi paling populer di provinsi tersebut.
- M. Taufik
- M. Taufik merupakan salah satu tokoh penting Gerindra di DKI Jakarta. Ia pernah menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Setelah hubungannya dengan Gerindra memburuk, ia keluar dari partai tersebut dan memilih bergabung dengan NasDem. (detiknews)
- Perpindahan M. Taufik berkaitan erat dengan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ia secara terbuka menyatakan bahwa pilihan pindah partai berkaitan dengan dukungan terhadap Anies. Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh paling jelas tentang hubungan antara perubahan partai dan pilihan calon presiden. (detiknews)
- Ahmad Ali
- Ahmad Ali merupakan salah satu tokoh senior NasDem. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP NasDem. Pada September 2025, ia meninggalkan NasDem dan bergabung dengan PSI sebagai Ketua Harian DPP PSI periode 2025-2030. (Antara News)
- Perpindahan Ahmad Ali menjadi salah satu isu politik paling menonjol setelah Pemilu 2024. Ia menyebut PSI sebagai “partai masa depan”. Setelah masuk PSI, ia memiliki posisi strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Perpindahan ini juga menjadi salah satu pemicu perhatian terhadap gelombang perpindahan politisi dari NasDem ke PSI. (detiknews)
- Rusdi Masse Mappasessu
- Rusdi Masse Mappasessu atau RMS merupakan mantan kader NasDem dan pernah menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ia juga pernah menjadi Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan. Pada Januari 2026, ia resmi meninggalkan NasDem dan bergabung dengan PSI. (detikcom)
- Perpindahan RMS menarik karena terjadi dalam gelombang perpindahan sejumlah tokoh NasDem ke PSI. Pada Januari 2026, Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Masse menjadi tiga nama NasDem yang bergabung dengan PSI dalam periode berdekatan. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perpindahan kader dapat berlangsung secara individual maupun membentuk pola migrasi politik. (20DETIK)
PESAN PENTING ETIKA POLITIK INDONESIA
- Pindah partai adalah hak politik, tetapi alasan harus transparan
- Konstitusi dan demokrasi memberi ruang kepada seseorang untuk memilih organisasi politik. Namun politisi perlu menjelaskan alasan perpindahan kepada publik. Pernyataan yang jelas membuat pemilih dapat menilai konsistensi sikap politik.
- Jangan menjadikan partai sekadar kendaraan kekuasaan
- Partai memiliki ideologi, program, kader, dan pemilih. Politisi yang berpindah harus menjelaskan apa yang berubah dalam gagasan dan kebijakannya. Pemilih berhak mengetahui apakah perubahan tersebut bersifat prinsip atau hanya berkaitan dengan pencalonan.
- Hormati pemilih dan kader partai lama
- Kursi legislatif berasal dari suara rakyat. Ketika seorang politisi pindah partai, ia harus mempertimbangkan mandat yang diberikan pemilih. Komunikasi dengan partai lama juga perlu dilakukan secara bermartabat. Sikap Misbakhun yang berpamitan kepada pimpinan PKS sebelum pindah menjadi salah satu contoh etika komunikasi politik. (Antara News)
- Politik harus mempertahankan integritas
- Perpindahan partai tidak otomatis membuat seseorang tidak berintegritas. Sebaliknya, tetap berada di sebuah partai juga tidak otomatis membuktikan integritas. Ukurannya harus terlihat dari konsistensi kebijakan, kejujuran kepada pemilih, transparansi pendanaan, kepatuhan terhadap hukum, dan keberanian mempertanggungjawabkan keputusan politik.
Penutup
- Fenomena “kutu loncat” merupakan bagian dari dinamika politik Indonesia. Dua puluh nama di atas menunjukkan pola yang beragam. Ada yang pindah karena konflik internal. Ada yang berbeda pandangan. Ada yang membangun partai baru. Ada yang berpindah menjelang pemilu atau pencalonan kepala daerah. Ada pula yang berpindah karena melihat peluang politik baru.
- Masalah utamanya bukan semata-mata berapa kali seorang politisi berpindah partai. Masalah yang lebih penting adalah apakah perpindahan tersebut disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Politik Indonesia membutuhkan politisi yang mampu menjelaskan perubahan sikap, menjaga komitmen kepada pemilih, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Fenomena perpindahan partai akan terus terjadi selama partai menjadi pintu utama menuju jabatan politik. Karena itu, ukuran kedewasaan demokrasi terletak pada transparansi alasan, konsistensi kebijakan, dan pertanggungjawaban kepada rakyat. (CNA)
Leave a Reply